ASN Pemprov Papua Barat Akan Disidang Kode Etik, Kebanyakan Eselon III

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua barat akan menjalani sidang karena melanggar kode etik.

Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Papua Barat, Melkias Werinussa, saat memimpin apel, Senin (25/7/2022), mengatakan penerapan disiplin ASN sudah masuk sidang kode etik.

Baca juga:  Serapan Anggaran Biro Kesra Papua Barat Capai 95 persen

“Kami lakukan sidang kode etik melalaikan tugas tanpa pemberitahuan. Penerapan disiplin atau kode etik bisa menjadi efek jera bagi kita semua,” ujarnya.

Baca juga:  30 Hari ke Depan, BPK Periksa Keuangan Pemprov Papua Barat 2022

Kata dia, dalam waktu dekat ada beberapa ASN akan masuk sidang oleh majelis kode etik.

Sementara, Kepala Inspektorat Papua Barat, Sugiyono, kepada wartawan mengatakan ASN yang melanggar kode etik di antaranya termasuk merusak aset hingga tidak masuk kerja.

Baca juga:  5 Lulusan IPDN Terima SK CPNS di Papua Barat, Langsung Bertugas

“Kebanyakan yang masuk sidang eselon III dan staf,” ungkapnya kepada wartawan.

Mengenai jumlah ASN yang akan disidang karena kode etik saat ini, dia menyebut belum mencapai puluhan. (LP9/Red)

Latest articles

Ali Baham soal Aspirasi DOB Papua Barat Tengah: Kuncinya Penuhi Syarat...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Aspirasi pembentukan Provinsi Papua Barat Tengah kembali mengemuka di Papua Barat. Pemprov Papua Barat menegaskan pembentukan daerah otonom baru (DOB) harus...

More like this

Ali Baham soal Aspirasi DOB Papua Barat Tengah: Kuncinya Penuhi Syarat dan Proses Konstitusional

MANOKWARI, LinkPapua.id – Aspirasi pembentukan Provinsi Papua Barat Tengah kembali mengemuka di Papua Barat....

DPRP Papua Barat Akan Kawal Usulan Pembentukan Provinsi Bomberai

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat akan mengawal usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB)...

Seluruh Fraksi DPRP Setujui Pertanggungjawaban APBD Papua Barat 2025 Jadi Perda

MANOKWARI, LinkPapua.id – Seluruh fraksi DPRP Papua Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang...