MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat menekankan pentingnya konsistensi jadwal dan tahapan pembahasan APBD 2026 sesuai ketentuan. Fraksi Golkar juga meminta OPD Pemprov Papua Barat menjamin transparansi anggaran, terutama terkait selisih pembiayaan daerah.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPR Papua Barat terkait Pemandangan Umum Fraksi Golkar atas Nota Keuangan Rancangan APBD 2026. Rapat ini digelar di Hotel Aston Niu, Manokwari, Senin (15/12/2025).
“Penataan tahapan pembahasan ini penting untuk memperkuat tata kelola, fungsi pengawasan DPR, serta kesinambungan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah,” ujar juru bicara Fraksi Golkar, Philip Heinrich.
Philip menyampaikan pembahasan RAPBD harus dilakukan secara terbuka dan berkualitas agar pendalaman bersama OPD dapat berjalan optimal. Fraksi Golkar juga menegaskan agar pembahasan RAPBD 2027 ke depan dapat diselesaikan paling lambat Oktober 2026.
Pada aspek pembiayaan daerah, Fraksi Golkar menyoroti adanya selisih sekitar Rp315 miliar antara KUA-PPAS 2026 dan Nota Pengantar RAPBD 2026. Perbedaan tersebut dinilai perlu dijelaskan secara transparan untuk menjaga konsistensi perencanaan dan stabilitas fiskal daerah.
Selain itu, Fraksi menyoroti ketimpangan distribusi belanja pegawai antar-OPD serta inkonsistensi alokasi belanja pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ketidakhadiran Kepala BPKAD dalam RDP juga menjadi catatan Fraksi Golkar.
Fraksi Golkar turut menyoroti tingginya ketergantungan fiskal Papua Barat terhadap dana transfer pusat, di mana PAD hanya berkontribusi sekitar 14,64 persen. Untuk itu, mereka mendorong penguatan sektor-sektor produktif melalui program Papua Barat Produktif guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Fraksi Golkar mencatat DPR Papua Barat telah melaksanakan RDP bersama OPD selama delapan hari. Seluruh rekomendasi hasil RDP tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti secara serius oleh TAPD karena merupakan hasil pendalaman terhadap kebutuhan riil masyarakat dan tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam sektor kesehatan, Fraksi Golkar mengapresiasi komitmen Pemprov Papua Barat, termasuk keberhasilan menetapkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok pasca-Undang-Undang Kesehatan yang baru. Namun demikian, mereka menegaskan implementasi perda tersebut harus dibarengi dengan dukungan anggaran, pengawasan yang konsisten, serta sosialisasi berkelanjutan.
Fraksi Golkar juga menyoroti kebijakan Papua Barat Sehat yang dinilai berpihak kepada orang asli Papua (OAP) dan bersifat komplementer terhadap BPJS Kesehatan. Kebijakan ini khususnya mengakomodasi 12 kondisi medis yang tidak ditanggung BPJS.
“Edukasi kepada masyarakat terkait mekanisme pembiayaan kesehatan dinilai masih perlu diperkuat,” kata Philip.
Dalam bidang pendidikan, Fraksi Golkar mengapresiasi alokasi anggaran pendidikan sebagai porsi terbesar dalam RAPBD 2026. Meskipun demikian, porsi alokasi tersebut dicatat belum mencapai mandatory spending 20 persen yang diamanatkan.
Fraksi menegaskan program Papua Barat Cerdas harus tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di akhir ia menekankan pentingnya penguatan fungsi legislasi dan disiplin regulasi daerah.
Pemerintah daerah bersama DPR Papua Barat diminta memastikan seluruh peraturan daerah non-APBD yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program. Peraturan daerah tersebut wajib ditetapkan sebelum APBD 2026 disahkan.
“Keberhasilan pelaksanaan APBD sangat ditentukan oleh kepastian regulasi dan komitmen seluruh pihak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,” ucap Philip. (LP14/red)
