MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRP Papua Barat mempertanyakan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan APBD Papua Barat tahun anggaran 2025. Persoalan itu mencakup rendahnya realisasi anggaran, belanja pegawai, BTT, Dana Otsus, hingga pengelolaan aset daerah.
Fraksi PDIP mencatat realisasi pendapatan daerah Papua Barat pada 2025 hanya mencapai 83,08 persen. Dari realisasi tersebut, terdapat sekitar Rp461,7 miliar anggaran yang tidak dapat direalisasikan.
“Angka Rp461,69 miliar ini seharusnya menjadi ukuran kinerja karena merupakan program, layanan, dan pekerjaan yang sudah direncanakan untuk rakyat tetapi tidak terlaksana,” ujar Fachry Tura saat membacakan pandangan umum Fraksi PDIP dalam rapat paripurna DPRP Papua Barat di Hotel Aston Niu, Manokwari, Senin (31/8/2026).
Fachry menyebut anggaran yang tidak terserap itu tidak dapat dipandang hanya sebagai sisa anggaran. Menurutnya, dana tersebut berkaitan dengan program, layanan dan pekerjaan yang telah direncanakan untuk masyarakat.
Fraksi PDIP juga mempertanyakan realisasi belanja pegawai yang hanya mencapai 64,32 persen dari pagu Rp751,1 miliar. Realisasi belanja pegawai tercatat Rp483,1 miliar sehingga sekitar Rp268 miliar tidak terserap sepanjang 2025.
“Terdapat sekitar Rp268 miliar dana pegawai yang menganggur sepanjang tahun 2025. Ini menunjukkan adanya kesalahan perencanaan yang mendasar,” katanya.
Selain itu, Fraksi PDIP mempertanyakan realisasi belanja iuran jaminan kesehatan ASN yang hanya mencapai 36,63 persen dari pagu sekitar Rp17 miliar. Fraksi menilai pembayaran iuran tersebut merupakan kewajiban pemberi kerja dalam belanja pegawai.
Di sektor kesehatan, Fraksi PDIP mencatat Dinas Kesehatan dan RSUD secara akumulatif menyisakan sekitar Rp113,3 miliar anggaran yang tidak dibelanjakan pada 2025. Realisasi belanja barang dan jasa untuk obat-obatan, bahan medis habis pakai serta operasional pelayanan kesehatan hanya mencapai 39,24 persen.
“Kami menilai ini sebagai kegagalan negara hadir dalam urusan yang paling dasar bagi rakyat Provinsi Papua Barat,” tegasnya.
Fraksi PDIP kemudian mempertanyakan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang direalisasikan Rp42,3 miliar pada 2025. Nilai tersebut meningkat 512,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari realisasi BTT tersebut, belanja pendidikan mencapai Rp11,7 miliar, kesehatan Rp7 miliar dan organisasi kemasyarakatan Rp23,6 miliar. Belanja organisasi kemasyarakatan tersebut setara sekitar 55,75 persen dari total realisasi BTT.
Fraksi PDIP meminta penjelasan mengenai penggunaan BTT untuk organisasi kemasyarakatan. Sebab, ketentuan BTT membatasi penggunaannya untuk keadaan darurat, kebutuhan mendesak, keadaan luar biasa dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun sebelumnya.
“Kategori organisasi kemasyarakatan tidak dikenal sebagai kriteria penggunaan belanja tidak terduga, sementara tersedia pagu hibah organisasi kemasyarakatan yang tersendiri,” tuturnya.
Fraksi PDIP turut mempertanyakan hak fiskal pemerintah kabupaten yang belum seluruhnya direalisasikan. Transfer bagi hasil pajak kepada kabupaten hanya terealisasi 85,49 persen sehingga sekitar Rp17,8 miliar hak kabupaten belum ditransfer.
Sementara bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada kabupaten dan kota sebesar Rp3,5 miliar disebut tidak terealisasi sama sekali.
Dana Otsus Rp2 Triliun
Pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) juga menjadi perhatian Fraksi PDIP. Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dan Dana Bagi Hasil Migas dalam rangka Otsus mencapai sekitar Rp2 triliun atau 58,47 persen dari seluruh pendapatan daerah Papua Barat.
Fraksi PDIP mempertanyakan capaian hasil atau output dari penggunaan dana tersebut. Pada sejumlah komponen dana Otsus 1,25 persen, realisasi anggaran berada di atas 89 persen hingga hampir 100 persen, sedangkan capaian output hanya berkisar 26 hingga 37 persen.
Kondisi serupa disebut terjadi pada sejumlah program DTI. Realisasi anggaran hampir seluruhnya terserap, tetapi capaian output masih rendah.
“Uang dibelanjakan hampir seluruhnya, tetapi hasil yang dijanjikan kepada rakyat hanya tercapai sekitar sepertiga,” ucapnya.
Fraksi PDIP juga mempertanyakan metode penghitungan capaian output. Sejumlah tabel menunjukkan capaian komponen rendah, tetapi total capaian output justru dilaporkan mendekati 100 persen.
“Secara matematis, angka-angka tersebut perlu dijelaskan metodologi perhitungannya,” lanjut Fachry.
Selain itu, Fraksi PDIP menyebut dari sekitar Rp2 triliun dana Otsus yang diterima, hanya sekitar Rp1,9 triliun yang dapat ditelusuri penggunaannya. Fraksi mempertanyakan selisih sekitar Rp69,35 miliar yang belum terlihat secara jelas dalam laporan penggunaan maupun transfer kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Aset Daerah Turun Rp3,2 Triliun
Fraksi PDIP juga mempertanyakan penurunan nilai aset Pemerintah Provinsi Papua Barat. Nilai aset turun dari sekitar Rp15,6 triliun menjadi Rp12,4 triliun atau berkurang sekitar Rp3,2 triliun.
Fraksi PDIP meminta pemerintah menyajikan rekonsiliasi terkait aset yang telah diserahkan kepada Provinsi Papua Barat Daya. Rekonsiliasi itu diminta memisahkan faktor reklasifikasi, penghapusan, koreksi pencatatan dan persoalan kekurangan volume pekerjaan.
Fraksi PDIP turut mempertanyakan saldo persediaan daerah sekitar Rp1,8 triliun. Sebagian besar barang disebut telah dimanfaatkan pihak ketiga tetapi belum disertai berita acara serah terima.
“Barang senilai sekitar Rp1,78 triliun secara hukum masih tercatat sebagai milik daerah, tetapi secara fisik telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga,” paparnya.
Menurut Fachry, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan penyajian nilai aset daerah lebih tinggi dari kondisi sebenarnya.
Fraksi PDIP juga mempertanyakan nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 yang mencapai sekitar Rp2,1 triliun. Nilai tersebut menunjukkan pekerjaan konstruksi yang belum tuntas dan belum dapat menjadi aset produktif.
Selain itu, saldo aset lain-lain berupa surat kesanggupan tanggung jawab mutlak mencapai Rp34,5 miliar dan tidak mengalami perubahan sepanjang 2025. Fraksi mempertanyakan langkah pemerintah dalam menagih kerugian daerah tersebut.
“Tidak ada satu rupiah pun kerugian daerah yang berhasil ditagih sepanjang tahun 2025,” sebut Fachry.
Fraksi juga mencatat aset rusak berat senilai Rp208,7 miliar yang belum dihapuskan. Kekurangan volume hasil temuan pemeriksaan masih menyisakan sekitar Rp18,5 miliar.
Fraksi PDIP menilai pidato pengantar gubernur belum menggambarkan kondisi keuangan daerah secara menyeluruh. Salah satunya, realisasi BTT sebesar Rp42,27 miliar tidak disebutkan secara khusus dalam pidato pengantar.
Sejumlah persoalan lain juga dinilai belum disampaikan secara terbuka. Di antaranya penurunan nilai aset, defisit operasional, persediaan tanpa berita acara serah terima, pekerjaan konstruksi yang belum selesai serta kerugian daerah.
Fraksi PDIP mencatat laporan operasional Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalami defisit sekitar Rp383,8 miliar. Pendapatan operasional sebesar Rp3,2 triliun lebih rendah dibandingkan beban yang mencapai Rp3,6 triliun.
“Angka defisit operasional tersebut tidak disebutkan sama sekali dalam pidato pengantar gubernur,” beber Fachry.
Fraksi PDIP meminta DPRP Papua Barat memperoleh penjelasan yang lebih lengkap dan transparan. Penjelasan itu diperlukan agar laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 dapat dinilai secara objektif.
Selain aspek keuangan, Fraksi PDIP mempertanyakan belum disampaikannya indikator capaian pembangunan secara komprehensif. Indikator tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan hingga cakupan pelayanan dasar.
“DPRP Papua Barat membutuhkan dasar pembanding yang sah dan laporan yang lengkap untuk menilai secara objektif pertanggungjawaban pemerintah daerah,” pungkasnya. (LP14/red)
