MANOKWARI, LinkPapua.id – Aliansi mahasiswa menyodorkan 17 tuntutan ke DPR dan Pemprov Papua Barat dalam aksi demo damai di Jalan Gunung Salju Amban dan lampu merah Makalow, Manokwari, Selasa (2/9/2025). Aksi ini berlangsung dengan pengamanan ketat kepolisian.

Demo ini turut disaksikan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, Wakil Ketua I DPR Petrus Makbon, dan Wakil Ketua II DPR Syamsuddin Seknun. Hadir pula sejumlah anggota DPR Papua Barat, DPRK, Kapolda Papua Barat Johnny Eddizon Isir, Kakanwil Kemenkum Piet Bukorsyom, pimpinan OPD, dan instansi vertikal.

Koordinator lapangan umum, Yakonias Surune, mengatakan aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas ketidakpuasan terhadap pemerintah maupun instansi vertikal. Dia menegaskan aspirasi yang disampaikan sesuai dengan tugas dan amanat masing-masing lembaga.

“Maka kami meminta dan membuat poin tuntutan ini agar kita berjalan sesuai fungsi dan tugas yang sebenarnya dan untuk demi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Surune menyebut aliansi mahasiswa, GMKI, dan Ikatan Asrama Mahasiswa Daerah (AMD) menyusun poin-poin tuntutan yang diharapkan segera ditindaklanjuti. Tuntutan tersebut antara lain menolak kenaikan gaji DPR, membatalkan UU Cipta Kerja, evaluasi Polri, hingga hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.

Selain itu, mahasiswa menuntut agar kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua diusut tuntas, pendidikan serta kesehatan gratis diwujudkan, hingga penolakan proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap merampas sumber hidup OAP. Total ada 17 poin tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyatakan menerima aspirasi mahasiswa dan berjanji menindaklanjuti. Dia mengapresiasi aksi damai yang dilakukan secara tertib dan sopan.

“Hal yang berkaitan dengan daerah akan kami evaluasi dan perbaiki sementara yang berkaitan dengan pemerintah pusat akan kami sampaikan. Satu poin pun kami tidak akan kurangi dan kami akan berikan jawabannya,” katanya.

Dominggus juga mengingatkan mahasiswa agar tetap menjaga kedamaian. Dia menyebut potensi gangguan dari pihak luar bisa muncul kapan saja.

“Kita tidak tahu adanya pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan untuk masuk di tengah pendemo dan membuat kekacauan. Hal ini lah yang perlu diwaspadai agar kondisi keamanan dan ketertiban tetap terjaga,” ucapnya. (LP14/red)

Rincian 17 Tuntutan Massa Aksi

1. Tolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR serta pajak baru;
2. Batalkan UU Cipta Kerja (Omnibus Law);
3. Evaluasi dan renovasi tubuh Polri secara menyeluruh;
4. Usut tuntas kasus kekerasan, penculikan, dan penghilangan nyawa aktivis serta massa aksi di Jakarta, Makassar, Sorong, Manokwari, dan wilayah lain akibat tindakan aparat;
5. Hentikan pemborosan uang rakyat untuk kepentingan pejabat;
6. Setop tindakan represif terhadap rakyat;
7. Sahkan UU Masyarakat Adat dan dorong Pemprov Papua Barat membuat regulasi perlindungan hak masyarakat adat;
8. Partai wajib memecat dan memberi sanksi tegas kader yang tidak etis dan memicu kemarahan publik;
9. Angkat hak-hak politik Orang Asli Papua (OAP) di negerinya sendiri;
10. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil dan kembalikan TNI ke barak;
11. Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor;
12. Wujudkan pendidikan dan kesehatan gratis yang ilmiah dan demokratis bagi seluruh masyarakat Papua Barat serta batalkan pemangkasan anggarannya;
13. Pastikan upah layak bagi dosen, guru, tenaga kesehatan, buruh, dan seluruh mitra kerja;
14. DPR Papua Barat mengeluarkan regulasi khusus penjualan pinang untuk OAP;
15. Berikan beasiswa kepada mahasiswa dan siswa kurang mampu di Papua Barat;
16. Adili pelaku pelanggaran HAM di seluruh Tanah Papua; serta
17. Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua yang merusak dan merampas sumber kehidupan OAP.