MANOKWARI, linkpapua.com-  Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Mananwir Paul Finsen Mayor mengeluarkan seruan moral terkait Pilpres 2024. Dalam seruannya ia mengajak segenap elemen masyarakat di enam provinsi di Tanah Papua agar memilih pemimpin yang punya rekam jejak bersih.

“Dewan Adat Papua sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua memandang bahwa Dewan Adat Papua sebagai pemegang otoritas adat di Tanah Papua dengan ini menyerukan kepada segenap masyarakat adat Papua maupun penduduk yang mendiami enam provinsi di Tanah Papua untuk tidak memilih calon Presiden dengan rekam jejak diduga kuat sebagai Pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Termasuk capres yang memainkan politik dinasti dengan menggunakan kewenangan tertentu untuk merebut kekuasaan di dalam Negera Republik Indonesia ini,” ujar Mananwir Paul Finsen Mayor dalam seruan tertulis yang diterima, Selasa (28/11/2023).

Mananwir juga mengatakan, Dewan Adat Papua juga menolak dengan tegas calon Presiden Republik Indonesia yang maju dengan menggunakan politik identitas. Menurutnya, pelaku politik identitas akan menghancurkan semua tatanan kehidupan masyarakat di Tanah Papua maupun di seluruh wilayah di Indonesia.

Ia menjelaskan, Dewan Adat Papua menegaskan kepada semua pihak bahwa masyarakat adat Papua mengalami kondisi trauma militeristik (ketakutan yang mendalam atas kekejaman militer) di masa lalu. Mengalami tindakan represif oleh rezim Orde Baru sehingga sampai saat ini banyak sekali korban-korban pelanggaran HAM berat yang diabaikan dan tidak pernah ada perhatian khusus oleh negara terhadap kondisi hidupnya sampai saat ini.

“Dewan Adat Papua menyerukan untuk melihat dengan hati nurani yang tulus dan bersih bahwa sesungguhnya kita memilih pemimpin yang mempunyai rekam jejak baik dan bersih atau berpihak kepada rakyat kecil serta dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Adat Papua dan juga segenap penduduk di Tanah Papua,” pinta Mananwir.

Oleh sebab itu, Dewan Adat Papua menyerukan Kepada Segenap Masyarakat Adat Papua dan penduduk di Tanah Papua untuk memilih pemimpin yang mencintai, menghormati harkat dan martabat orang Papua. Ia mengingatkan untuk memilih Pemimpin yang berpihak kepada kaum kecil, rakyat jelata, dan pemimpin yang kemudian tidak akan melakukan operasi militer di Tanah Papua

“Tetapi mengedepankan pendekatan humanistik dan dialog berasas kekeluargaan untuk membangun kesejahteraan dan masa depan Papua yang lebih baik,” harapnya.

Dewan Adat Papua juga menyerukan kepada segenap anak-anak adat Papua yang ada di pemerintahan maupun di berbagai Partai Politik untuk memikirkan masa depan masyarakat adat Papua dan masa depan generasi penerus orang Papua dengan tidak mengajak masyarakat adat Papua maupun penduduk Papua untuk memilih pemimpin dengan rekam jejak diduga kuat terlibat sejumlah pelanggaran HAM di Tanah Papua di masa lalu.

“Anak-anak adat Papua juga jangan mengajak atau mengarahkan masyarakat adat Papua maupun penduduk enam Provinsi di Tanah Papua untuk memilih pemimpin yang menggunakan Politik Identitas ataupun Suku, Agama, dan Ras atau antar Golongan (SARA) karena akan merusak tatanan kehidupan sehari-hari di Tanah Papua maupun di seluruh wilayah di Indonesia,” katanya. (LP11/red)