TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – DPRK Teluk Bintuni, Papua Barat, menetapkan APBD Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2026 sebesar Rp2,8 triliun. Penetapan tersebut disertai harapan agar program yang dijalankan Pemkab Teluk Bintuni mempercepat penyerapan anggaran dan tetap menyasar kebutuhan masyarakat.
“Perubahan APBD ini merupakan bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat yang kami temui dalam kunjungan kerja dan kegiatan reses di berbagai wilayah. Dokumen APBD-P 2026 yang telah disepakati bersama akan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan,” kata Ketua DPRK Teluk Bintuni Romulus Tatuta dalam rapat paripurna di Teluk Bintuni, Rabu (30/9/2026) dini hari.
Romulus mengatakan perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka, tetapi juga penyesuaian arah kebijakan agar tetap selaras dengan visi pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat. Dia berharap pelaksanaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran serta mampu mempercepat penyerapan anggaran tanpa mengabaikan ketentuan perundang-undangan.
“Kami berharap program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi masyarakat,” harapnya.
Sekretaris DPRK Teluk Bintuni Saiful Adha menjelaskan APBD-P 2026 menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp2,6 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp2,8 triliun. Dengan komposisi tersebut, pemerintah daerah masih menghadapi defisit anggaran sebesar Rp195,3 miliar.
Rapat paripurna yang dipimpin Romulus Tatuta berlangsung hingga Rabu (30/9/2026) dini hari dan ditutup pada pukul 00.48 WIT. Sebanyak 24 anggota DPRK hadir bersama Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), dan para kepala distrik.
Penetapan APBD-P 2026 dilakukan setelah enam fraksi DPRK Teluk Bintuni menyatakan menerima rancangan APBD-P yang diajukan Pemkab Teluk Bintuni. Nilainya lebih rendah dibandingkan APBD-P 2025 yang ditetapkan sebesar Rp3,1 triliun dengan defisit anggaran Rp140,8 miliar.
Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy mengatakan seluruh tahapan pembahasan hingga penetapan APBD-P menunjukkan pentingnya kemitraan dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK. Menurutnya, proses tersebut harus bermuara pada kepentingan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Teluk Bintuni.
“Perbedaan pandangan, masukan, koreksi, dan pendalaman selama proses pembahasan merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Yang terpenting, seluruh proses tersebut bermuara pada satu kepentingan bersama, yakni kepentingan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Teluk Bintuni,” ujar Yohanis.
Yohanis kemudian menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRK yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran selama proses pembahasan hingga penetapan APBD-P 2026. Apresiasi juga disampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah dan DPRK, pimpinan OPD, Forkopimda, partai politik, serta seluruh elemen masyarakat.
“Terima kasih kepada unsur pimpinan dan anggota DPRK, tim anggaran pemerintah daerah dan DPRK, pimpinan OPD, Forkopimda, partai politik, serta seluruh elemen masyarakat yang telah mengikuti dan memberikan perhatian terhadap setiap tahapan pembahasan hingga selesai,” tuturnya.
Yohanis menegaskan penetapan APBD-P bukan akhir dari pekerjaan pemerintah daerah. Dia meminta seluruh pihak terus memperkuat sinergi untuk mencapai target pembangunan yang telah direncanakan.
“Masih banyak tantangan dan keterbatasan yang harus dihadapi. Namun, hal itu tidak boleh mengurangi semangat kita untuk bekerja dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Teluk Bintuni,” ucapnya. (LP5/red)
