DPRP Papua Barat Serahkan Rekomendasi LKPJ 2025, Wagub Minta OPD Segera Tindak Lanjuti

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani memerintahkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) segera menindaklanjuti rekomendasi legislatif terhadap LKPJ 2025. Dia menekankan hal itu sebagai bahan evaluasi dan pembenahan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Seluruh perangkat daerah juga diharapkan menjadikan rekomendasi ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, disiplin, inovasi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Lakotani saat rapat paripurna DPRP Papua Barat masa persidangan II tahun 2026 di Hotel Aston Niu, Selasa (20/5/2026).

Baca juga:  Menikmati Suasana Villa Moyang di Prafi: Sejuk, Ada Kolam Renang Hingga Kafe

Berdasarkan data evaluasi internal, pemerintah provinsi mengakui adanya berbagai kekurangan mendasar dalam tata kelola pemerintahan di Papua Barat. Sektor yang menjadi sorotan meliputi aspek perencanaan anggaran, pelaksanaan program kerja lapangan, koordinasi antarinstansi, hingga kualitas pelayanan publik kepada warga.

“Rekomendasi yang telah disampaikan hari ini merupakan catatan penting bagi pemerintah provinsi dalam rangka melakukan koreksi, evaluasi, dan perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tambah Lakotani.

Tindak lanjut atas catatan kritis dewan tersebut diwajibkan menjadi pedoman bagi pimpinan OPD untuk memperbaiki performa birokrasi agar berjalan lebih optimal dan akuntabel. Pemprov Papua Barat berharap langkah korektif ini mampu meningkatkan hubungan kemitraan dengan legislatif agar semakin harmonis serta produktif.

Baca juga:  Wagub Papua Barat Ungkap Dana Otsus Lambat Cair gegara Ada Daftar Negatif Kemenkeu

“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya panitia khusus yang telah bekerja secara sungguh-sungguh dalam melakukan pembahasan terhadap LKPJ pemerintah daerah,” tutur Lakotani.

Baca juga:  BNN PB Paparkan Capaian 2021: Ungkap 6 Kasus, Angka Rehab Turun

Evaluasi menyeluruh ini diarahkan untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif. Pemerintah daerah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi kolaborasi dalam pembangunan daerah.

“Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, saya yakin kita mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” pungkasnya. (LP14/red)

Latest articles

Satgas TMMD Mansel Dampingi Petani Kampung Yamboi Perkuat Ketahanan Pangan

0
MANSEL, LinkPapua.id – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Kodim 1808/Manokwari Selatan (Mansel), Papua Barat, mendampingi petani di Kampung Yamboi untuk memperkuat ketahanan...

More like this

‎Gubernur Papua Barat Sambut Dubes Afsel di Manokwari, Bahas Kerja Sama Pariwisata-Perdagangan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyambut Duta Besar Afrika Selatan (Afsel)...

‎MRP Papua Barat Tolak Pemotongan DBH Migas Otsus 81,56 Persen, Desak Buka Dasar Hitungan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat mempersoalkan penurunan alokasi Dana Bagi...

Dari Aitumieri, Dominggus Mandacan Dorong Pendidikan Jadi Fondasi Abad Kedua Peradaban Papua

TELUK WONDAMA, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mendorong pendidikan menjadi fondasi pembangunan...