MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya DPRP Papua Barat menegaskan keberhasilan APBD tidak boleh hanya diukur dari tingginya realisasi anggaran. Fraksi meminta belanja pemerintah memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat, terutama orang asli Papua (OAP).
“APBD memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, anggaran harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Juru Bicara Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya DPR Papua Barat, Xaverius Kameubun, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap pidato pengantar Gubernur Papua Barat mengenai Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Papua Barat tahun anggaran 2025 di Hotel Aston Niu, Manokwari, Senin (31/8/2026).
Fraksi mencatat realisasi belanja daerah Papua Barat tahun anggaran 2025 mencapai sekitar Rp2,266 triliun. Angka tersebut setara 83,8 persen dari total anggaran sekitar Rp2,728 triliun.
Menurut Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya, capaian tersebut perlu dievaluasi pemerintah daerah. Evaluasi diperlukan untuk memastikan anggaran yang dialokasikan berjalan efektif dan tidak menyisakan persoalan dalam pelaksanaan program pembangunan.
Salah satu catatan fraksi berkaitan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Pemerintah diminta memastikan SiLPA tidak mencerminkan rendahnya penyerapan anggaran atau tertundanya program pembangunan yang seharusnya dirasakan masyarakat.
Selain belanja, Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya juga menyoroti ketergantungan Papua Barat terhadap dana transfer pemerintah pusat. Pemerintah provinsi didorong mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi pelayanan perpajakan, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan serta pengelolaan aset daerah.
Fraksi menilai peningkatan kemandirian fiskal diperlukan agar Papua Barat memiliki ruang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan. Kebijakan pendapatan juga diminta disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber-sumber PAD.
Fraksi kemudian meminta pemerintah memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor tersebut dinilai berkaitan langsung dengan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat Papua Barat.
Di bidang pendidikan, pemerintah diminta meningkatkan sarana dan prasarana serta melakukan pemerataan tenaga pendidik. Pemerintah juga didorong meningkatkan kompetensi guru dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Pemberian beasiswa kepada putra-putri Papua juga didorong sebagai bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia. Program tersebut diharapkan memperluas kesempatan masyarakat Papua memperoleh pendidikan.
Sementara di sektor kesehatan, pemerintah diminta memperbaiki kualitas pelayanan rumah sakit dan puskesmas. Pemerintah juga diminta memastikan pemerataan tenaga kesehatan dan ketersediaan obat-obatan.
Upaya penurunan stunting serta peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak turut menjadi perhatian fraksi. Pelayanan kesehatan di wilayah pedalaman dan kepulauan juga diminta diperkuat.
Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya secara khusus mengingatkan pemerintah agar pelaksanaan Otonomi Khusus Papua tidak kehilangan arah. Dana Otsus diminta dikelola secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran dengan orientasi peningkatan kesejahteraan OAP.
“Pelaksanaan Otonomi Khusus harus benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup orang asli Papua,” tegas Xaverius.
Fraksi menilai masyarakat harus dapat melihat dan merasakan hasil dari kebijakan serta anggaran Otsus. Tingginya realisasi anggaran tidak cukup menjadi ukuran jika manfaatnya belum dirasakan masyarakat.
Dalam bidang infrastruktur, pemerintah diminta mempercepat pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi. Pembangunan tersebut diarahkan untuk membuka keterisolasian wilayah di Papua Barat.
Fraksi juga meminta penanganan terhadap sejumlah ruas jalan strategis yang menjadi akses masyarakat dan penghubung aktivitas ekonomi. Salah satunya jalur yang menghubungkan wilayah Kokas, Kayuni dan daerah sekitarnya.
Selain pembangunan fisik, fraksi mendorong pemerintah memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan OAP. Sektor yang didorong meliputi UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, peternakan dan ekonomi kreatif.
Akses permodalan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga diminta diperkuat. Pemerintah didorong menciptakan lapangan kerja agar pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya turut meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan tata kelola pemerintahan. Tata kelola tersebut mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi.
Pemerintahan, menurut fraksi, harus dijalankan dengan orientasi pada hasil. Pemerintah juga diminta memastikan penyelenggaraan pemerintahan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya meminta pertanggungjawaban APBD 2025 menjadi bahan evaluasi arah pembangunan Papua Barat. Fraksi menilai realisasi anggaran perlu diikuti hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Bagi fraksi, tingginya realisasi belanja tidak akan berarti apabila pembangunan belum menjawab persoalan keterisolasian dan ketimpangan pelayanan dasar. Keterbatasan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan OAP juga dinilai perlu menjadi ukuran dalam pelaksanaan APBD.
Karena itu, pemerintah daerah didorong memastikan APBD ke depan tidak hanya selesai dibelanjakan. Anggaran juga harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat Papua Barat. (LP14/red)
