MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRP Papua Barat menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat. Rekomendasi itu mencakup penataan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, penyelesaian aset, pembangunan jalan, kesiapsiagaan kebakaran lahan dan hutan (karhutla), penguatan ekonomi masyarakat, serta ketahanan pangan.
“Kami mendorong pemerintah provinsi memberikan dukungan anggaran kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari untuk memindahkan lokasi TPA yang saat ini berada di lingkungan perkantoran Provinsi Papua Barat,” kata Juru Bicara Fraksi PDIP Fachry Tura dalam rapat paripurna DPRP Papua Barat di Aston Niu Hotel, Manokwari, Senin (31/8/2026).
Fraksi PDIP menilai keberadaan TPA di lingkungan kawasan perkantoran Pemprov Papua Barat perlu mendapat perhatian. Persoalan tersebut juga disoroti setelah muncul kebakaran di lokasi pembuangan sampah dalam beberapa waktu terakhir.
“Penataan TPA sampah yang saat ini berada di lingkungan kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Barat,” ujar Fachry.
Selanjutnya, Fraksi PDIP meminta Pemprov Papua Barat menuntaskan persoalan aset bergerak dan tidak bergerak terkait pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Fraksi meminta penyelesaian aset dilakukan secara terukur, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Perlu segera dibentuk dan diaktifkan panitia khusus (pansus) untuk melakukan pendataan, verifikasi, inventarisasi, penentuan status dan penyelesaian aset,” ucapnya.
Fraksi menilai kepastian status aset diperlukan untuk mencegah persoalan administrasi dan hukum di kemudian hari. Panitia khusus juga diharapkan dapat menjadi wadah untuk menuntaskan pendataan dan verifikasi aset.
Di bidang infrastruktur, Fraksi PDIP meminta pembangunan dan penyelesaian Jalan Trans Sinar Furi-Maruni menjadi program prioritas Pemprov Papua Barat. Pemerintah diminta menyiapkan anggaran secara bertahap dan berkelanjutan hingga pembangunan ruas tersebut tuntas.
Fraksi juga menyoroti ruas jalan yang menghubungkan Manokwari dengan Kabupaten Pegunungan Arfak. Titik jalan rusak, kawasan rawan kecelakaan dan jembatan yang sudah tidak layak diminta segera mendapat penanganan.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Titik-titik rawan kecelakaan harus segera ditangani dengan dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan,” tegas Fachry.
Fraksi PDIP meminta koordinasi Pemprov Papua Barat dengan pemerintah kabupaten diperkuat dalam penanganan infrastruktur. Koordinasi tersebut diperlukan agar pembangunan dan perbaikan jalan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Selain infrastruktur, Fraksi PDIP menyoroti ancaman kebakaran hutan dan lahan di Papua Barat. Fraksi meminta pemerintah membangun posko kesiapsiagaan karhutla di setiap kabupaten.
“Kami mendorong agar segera dibangun posko-posko karhutla di setiap kabupaten di Papua Barat sebagai bagian dari langkah kesiapsiagaan,” tuturnya.
Fraksi menilai posko tersebut dapat memperkuat pemantauan dan koordinasi saat terjadi kebakaran. Keberadaan posko juga diharapkan mendukung respons cepat terhadap karhutla.
Di bidang ekonomi, Fraksi PDIP mendorong Pemprov Papua Barat memperkuat ekonomi masyarakat di tujuh kabupaten. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta mama-mama Papua diminta mendapat dukungan yang berkelanjutan.
Fraksi meminta program pemberdayaan tidak hanya berupa bantuan modal. Pendampingan, pelatihan, akses pemasaran, penguatan kelembagaan dan kepastian tempat usaha juga diminta disediakan pemerintah.
“Penguatan ekonomi masyarakat tidak boleh hanya sebatas bantuan modal, tetapi harus disertai pendampingan, pelatihan, pemasaran, penguatan kelembagaan dan kepastian tempat usaha,” papar Fachry.
Fraksi PDIP juga mendorong penguatan sistem ketahanan pangan di Papua Barat. Fraksi mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan yang melibatkan lintas perangkat daerah.
Satgas tersebut diharapkan menyinergikan program terkait produksi, distribusi dan ketersediaan pangan. Fraksi juga meminta anggaran untuk OPD teknis yang berkaitan dengan ketahanan pangan mendapat perhatian lebih besar.
Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, dan Dinas Ketahanan Pangan disebut perlu menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran. Keempat OPD tersebut berkaitan langsung dengan program ketahanan pangan.
Dalam tata kelola pemerintahan, Fraksi PDIP meminta Gubernur Papua Barat meninjau kembali penempatan ASN pada jabatan strategis. Fraksi terutama menyoroti penempatan pejabat pada OPD teknis.
“Penempatan ASN pada jabatan-jabatan strategis, khususnya di OPD teknis, harus berdasarkan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang memadai,” terang Fachry.
Fraksi menilai kesesuaian antara kompetensi dan jabatan berkaitan dengan kualitas perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan. Karena itu, latar belakang pendidikan dan kompetensi diminta menjadi pertimbangan dalam penempatan ASN.
Selain pembangunan fisik dan ekonomi, Fraksi PDIP memberikan perhatian terhadap identitas dan kebudayaan Papua Barat. Fraksi mendorong penataan kembali Dewan Kesenian Papua Barat untuk memperkuat pelestarian dan pengembangan budaya lokal.
Fraksi juga mengusulkan pelaksanaan Deklarasi Budaya Papua Barat pada 2027. Usulan tersebut diarahkan untuk memperkuat identitas dan kekayaan budaya masyarakat Papua Barat.
Fraksi PDIP meminta seluruh rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah. Fraksi menilai pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari penyerapan anggaran.
“Pembangunan harus diarahkan pada persoalan-persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari lingkungan, infrastruktur, ekonomi, pangan, tata kelola pemerintahan hingga pelestarian budaya,” urainya. (LP14/red)
