MANOKWARI, LinkPapua.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, meminta dukungan Komisi IX DPR RI untuk membantu peningkatan fasilitas kesehatan (faskes) di Papua Barat.
Permintaan ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi IX di Kantor Gubernur Papua Barat, Rabu (28/5/2025), menyoroti masih rendahnya kualitas rumah sakit dan keterbatasan tenaga medis di provinsi tersebut.
Rapat kerja tersebut merupakan bagian dari kunjungan Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Nihayatul Wafiroh. Turut hadir dalam rombongan mitra kerja dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Dalam paparannya, Gubernur Dominggus menjelaskan bahwa fasilitas kesehatan di Papua Barat saat ini masih didominasi rumah sakit tipe C dan D. Dia mengakui kewalahan dalam menangani pasien, khususnya peserta BPJS, yang kerap harus dirujuk ke luar Papua karena keterbatasan layanan di daerah.
“Kami saya berharap pemerintah pusat melalui Komisi IX DPR RI dapat membantu kami mengawal dan mendorong peningkatan faskes di Papua Barat sehingga rumah sakit yang kami miliki bisa naik menjadi tipe B,” ujarnya.
Dia juga menyinggung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah mencakup 98 persen penduduk Papua Barat melalui BPJS. Untuk melengkapi itu, pemerintah daerah telah meluncurkan program Kartu Papua Barat Sehat (PBS). Meski capaian Universal Health Coverage (UHC) telah diraih, keterbatasan infrastruktur tetap menjadi tantangan besar.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyatakan keprihatinannya karena sebuah provinsi belum memiliki rumah sakit tipe B. Dia juga menyoroti minimnya tenaga kesehatan yang tersedia di Papua Barat. Komisi IX berkomitmen mengawal aspirasi Pemprov Papua Barat dan memperjuangkan peningkatan fasilitas serta tenaga medis.
“Kami minta arsipnya agar bisa kami bawa dan laporkan dalam rapat di pusat nanti,” katanya. (LP14/red)
