Isu Pemalangan PLTA Maruni, Gubernur Papua Barat: Dampaknya Pemadaman Listrik

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan memperingatkan dampak serius jika terjadi aksi pemalangan pada fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Maruni di Manokwari. Aksi tersebut dinilai bakal melumpuhkan suplai energi dan memicu pemadaman listrik total di berbagai wilayah.

“Kalau air Kali Maruni tidak dimanfaatkan, Manokwari bisa gelap. PLTA di sana menyuplai listrik hingga Pegunungan Arfak, Wapramasi, bahkan sampai wilayah Tanah Rubuh,” ujar Dominggus dalam pertemuan di Kantor Gubernur, Selasa (31/3/2026).

Baca juga:  Rakornis Kehutanan Papua Barat Rampung, Rekomendasi Dibawa ke Gubernur-Dikawal ke Kementerian

Peringatan ini menyusul adanya sejumlah pihak yang menyatakan keberatan atas pemanfaatan aliran kali untuk operasional industri dan pembangkit listrik. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat kini tengah berupaya melakukan mediasi guna mencari solusi adil bagi masyarakat adat setempat.

“Kalau sampai ada pemalangan, dampaknya bukan hanya ke pabrik, tapi seluruh kota bisa terdampak pemadaman listrik,” tegasnya.

Baca juga:  Honorer 512 Tagih Janji Kapolda PB: Tuntaskan Kasus Pemalsuan dokumen CPNS!

Dominggus menjelaskan PLTA Maruni memiliki peran vital sebagai penopang utama kebutuhan listrik masyarakat selain mendukung operasional pabrik semen. Gangguan pada fasilitas ini dipastikan akan merugikan pelayanan publik secara luas di ibu kota provinsi.

“Beberapa waktu lalu ada keluarga yang belum menerima terkait pembangunan jaringan air untuk menggerakkan generator PLTA di pabrik semen Maruni. Kita sudah bertemu dan persoalan ini akan diselesaikan oleh pemerintah bersama pihak terkait,” katanya.

Baca juga:  Semangati Kontingen Pesparawi Papua Barat, Ini Pesan Penting Waterpauw

Pemprov Papua Barat menegaskan akan mengambil peran aktif dalam menyelesaikan konflik klaim hak ulayat atas sumber daya air tersebut. Namun, masyarakat yang melayangkan tuntutan diminta untuk menunjukkan bukti kepemilikan adat yang sah dan jelas.

“Nanti kita duduk bersama cari solusi terbaik, tapi masyarakat yang mengklaim harus benar-benar memiliki dasar hak adat yang jelas,” jelasnya. (LP14/red)

Latest articles

‎Jadi Sarana Komunikasi Masyarakat, Satgas TMMD Mansel Perbaiki Balai Kampung Yamboi

0
MANSEL, LinkPapua.id – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Kodim 1808/Manokwari Selatan (Mansel) bersama warga memperbaiki dan mengecat Balai Kampung Yamboi, Kabupaten Manokwari...

More like this

Pawai Budaya HUT Ke-27 Papua Barat, Dominggus: Keragaman Adat Jadi Perekat Persatuan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengajak masyarakat menjaga kerukunan dan persatuan...

Filep Wamafma Dilantik sebagai Ketua APTISI Papua Barat 2026–2031

MANOKWARI, Linkpapua.id – Filep Wamafma resmi dilantik sebagai Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia...

Hati-Hati! Beredar Ajakan Grup WA-Permintaan Uang Catut BGN di Papua

JAYAPURA, LinkPapua.id – Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Papua Raya mengingatkan masyarakat agar mewaspadai...