Isu Pemalangan PLTA Maruni, Gubernur Papua Barat: Dampaknya Pemadaman Listrik

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan memperingatkan dampak serius jika terjadi aksi pemalangan pada fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Maruni di Manokwari. Aksi tersebut dinilai bakal melumpuhkan suplai energi dan memicu pemadaman listrik total di berbagai wilayah.

“Kalau air Kali Maruni tidak dimanfaatkan, Manokwari bisa gelap. PLTA di sana menyuplai listrik hingga Pegunungan Arfak, Wapramasi, bahkan sampai wilayah Tanah Rubuh,” ujar Dominggus dalam pertemuan di Kantor Gubernur, Selasa (31/3/2026).

Baca juga:  Gubernur Papua Barat Bahas Penguatan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kemendagri

Peringatan ini menyusul adanya sejumlah pihak yang menyatakan keberatan atas pemanfaatan aliran kali untuk operasional industri dan pembangkit listrik. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat kini tengah berupaya melakukan mediasi guna mencari solusi adil bagi masyarakat adat setempat.

“Kalau sampai ada pemalangan, dampaknya bukan hanya ke pabrik, tapi seluruh kota bisa terdampak pemadaman listrik,” tegasnya.

Baca juga:  Ali Baham Harap Kehadiran Gugus Tugas Bisnis dan HAM Wujudkan Kesejahteraan

Dominggus menjelaskan PLTA Maruni memiliki peran vital sebagai penopang utama kebutuhan listrik masyarakat selain mendukung operasional pabrik semen. Gangguan pada fasilitas ini dipastikan akan merugikan pelayanan publik secara luas di ibu kota provinsi.

“Beberapa waktu lalu ada keluarga yang belum menerima terkait pembangunan jaringan air untuk menggerakkan generator PLTA di pabrik semen Maruni. Kita sudah bertemu dan persoalan ini akan diselesaikan oleh pemerintah bersama pihak terkait,” katanya.

Baca juga:  Perdasus Nomor 4 Diharapkan Bisa Mengakomodir Wewenang DPR PB

Pemprov Papua Barat menegaskan akan mengambil peran aktif dalam menyelesaikan konflik klaim hak ulayat atas sumber daya air tersebut. Namun, masyarakat yang melayangkan tuntutan diminta untuk menunjukkan bukti kepemilikan adat yang sah dan jelas.

“Nanti kita duduk bersama cari solusi terbaik, tapi masyarakat yang mengklaim harus benar-benar memiliki dasar hak adat yang jelas,” jelasnya. (LP14/red)

Latest articles

Tanpa Sinyal Marabahaya, Tim SAR Kesulitan Lacak Kapal 5 Jurnalis Hilang...

0
LAMPUNG SELATAN, LinkPapua.id – Tim SAR kesulitan melacak kapal yang membawa lima jurnalis dan tiga kru yang hilang kontak di Selat Sunda karena tidak...

More like this

Wagub Papua Barat: Edi Budoyo Dedikasikan Hidup untuk Pembangunan Manokwari

MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani mengenang mantan Wakil Bupati...

Akses Informasi BLUD Belum Merata, Papua Barat Dorong Pembinaan Digital

MANOKWARI, LinkPapua.id – Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Barat mendorong pembinaan Badan...

Pemprov Papua Barat Gandeng Kejati Cegah Persoalan Hukum, Gubernur Singgung Sengketa Lahan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat...