MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani membuka Job Fair 2026 dengan menyediakan 643 lowongan pekerjaan dari 28 perusahaan di Papua Barat. Pemerintah menegaskan keberhasilan kegiatan tidak cukup diukur dari jumlah perusahaan atau lowongan, tetapi dari pencari kerja yang benar-benar diterima dan mulai bekerja.
“Job fair ini bukan sekadar kegiatan seremonial atau pameran lowongan pekerjaan. Harus menghasilkan penyerapan tenaga kerja secara nyata,” ujar Lakotani dalam Job Fair 2026 yang berlangsung di lapangan voli Kantor Gubernur Papua Barat, Rabu (16/9/2026).
Job Fair menjadi ruang pertemuan pencari kerja dengan dunia usaha, terutama generasi muda Papua Barat. Lakotani menilai kegiatan tersebut harus menghasilkan penyerapan tenaga kerja secara nyata.
Pembangunan daerah, kata dia, harus dirasakan masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja, penghasilan yang layak, dan kesejahteraan. Persoalan ketenagakerjaan tidak cukup diselesaikan dengan membuka lowongan karena membutuhkan ekosistem pendidikan, pelatihan, sertifikasi, keterampilan, dan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan perusahaan.
“Perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan produktif. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan akses yang terbuka terhadap informasi dan kesempatan kerja. Job Fair ini harus mempertemukan dua kebutuhan tersebut,” katanya.
Lakotani menyoroti kesenjangan kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha. Pemerintah memiliki kewajiban menyiapkan tenaga kerja melalui peningkatan kapasitas, sedangkan dunia pendidikan dan lembaga pelatihan harus membangun kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.
Dunia usaha juga diminta menyampaikan keterampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan secara jelas. Dengan begitu, pelatihan tenaga kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Papua Barat memiliki sejumlah sektor ekonomi yang berpotensi membuka lapangan kerja. Sektor tersebut meliputi minyak dan gas, pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, pariwisata, konstruksi, perdagangan, hingga jasa.
Potensi tersebut, kata Lakotani, harus berbanding lurus dengan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat Papua Barat. Pemerintah juga mendorong perusahaan yang beroperasi di Papua Barat memberi ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
“Pemerintah tidak ingin masyarakat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri,” tuturnya.
Keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal tetap harus berjalan bersama peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Lakotani menegaskan pemerintah tidak meminta perusahaan mengabaikan prinsip profesionalisme dan kompetensi.
Sebaliknya, pemerintah akan membantu menyiapkan tenaga kerja lokal agar mampu memenuhi standar yang dibutuhkan dunia usaha. Generasi muda Papua Barat juga diminta tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja.
Mereka didorong melihat peluang menjadi pencipta lapangan kerja melalui UMKM, ekonomi kreatif, ekonomi digital, pertanian dan perikanan modern, pariwisata, serta usaha berbasis potensi lokal. Pemerintah menilai sektor-sektor tersebut dapat menjadi pilihan selain bekerja sebagai karyawan.
“Setelah job fair selesai, lakukan evaluasi secara terukur. Ketahui jumlah lowongan yang tersedia, berapa pencari kerja yang mendaftar, berapa yang mengikuti seleksi dan berapa yang diterima bekerja,” ucap Lakotani.
Dia juga meminta pemerintah membangun sistem informasi pasar kerja Papua Barat yang terintegrasi. Sistem tersebut diharapkan membuat masyarakat memperoleh informasi lowongan secara cepat, mudah, dan transparan.
Perusahaan juga diminta memperluas program pemagangan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi. Program tersebut terutama diarahkan bagi tenaga kerja lokal dan OAP.
Lakotani menegaskan proses rekrutmen harus berlangsung secara terbuka, profesional, dan bebas dari praktik yang merugikan pencari kerja. Masyarakat tidak boleh dibebani biaya atau dimanfaatkan oleh pihak yang menjanjikan pekerjaan.
Dia meminta perangkat daerah terkait tidak menghentikan pekerjaan setelah Job Fair ditutup. Pemerintah diminta melakukan pendataan dan pemantauan sejak pencari kerja mendaftar, mengikuti proses seleksi, hingga benar-benar diterima bekerja.
Dengan pemantauan tersebut, angka 643 lowongan tidak berhenti sebagai angka dalam laporan kegiatan. Pemerintah dapat mengetahui jumlah lowongan yang terisi dan pencari kerja yang benar-benar memperoleh pekerjaan.
“Komitmen ini tidak boleh berhenti pada job fair hari ini. Harus diwujudkan melalui rekrutmen, pelatihan, pemagangan dan pengembangan tenaga kerja Papua Barat secara berkelanjutan,” tegasnya.
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Papua Barat Eduard Toansiba mengatakan Job Fair 2026 merupakan bagian dari program Papua Produktif. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.
Sebanyak 28 perusahaan telah menyampaikan kebutuhan tenaga kerja dengan total 643 lowongan yang tersedia. Job Fair juga melibatkan UMKM dari Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Teluk Bintuni yang dikhususkan bagi generasi muda OAP.
“Kegiatan ini menyediakan wadah pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan atau instansi yang membutuhkan tenaga kerja,” ungkap Eduard.
Eduard mengatakan Job Fair juga diarahkan untuk mendorong keterbukaan informasi lowongan pekerjaan secara transparan dan akuntabel. Pencari kerja dapat memperoleh informasi kebutuhan perusahaan sekaligus menyesuaikan kompetensi dengan kualifikasi yang dipersyaratkan.
Kegiatan berlangsung selama tiga hari di lapangan voli perkantoran Gubernur Papua Barat. Pembiayaan kegiatan berasal dari DPA APBD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Papua Barat tahun anggaran 2026. (LP14/red)
