MANOKWARI, LinkPapua.id – Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) RI Perwakilan Papua Barat, Irene Manibuy, mendorong masyarakat Papua membangun kemandirian ekonomi dan tidak terus bergantung pada dana transfer pemerintah. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam (SDA) di tanah Papua harus mampu membuka ruang bagi orang Papua menjadi pelaku utama ekonomi.

“Jangan cukup hidup atau bertahan dengan transfer dari pemerintah pusat ke daerah berupa Dana Otsus, TKD, insentif daerah, dan Dana Desa,” ujar Irene dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah se-Papua Barat di Hotel Vitta Sowi, Manokwari, Selasa (15/9/2026).

Irene mengatakan Dana Otsus, Dana Desa, dan transfer pemerintah pusat memang penting untuk membiayai pembangunan. Namun, ketergantungan terhadap sumber fiskal tersebut perlu diimbangi dengan pengembangan sumber ekonomi yang dapat memperkuat kemandirian masyarakat Papua.

Menurut Irene, tanah Papua memiliki potensi SDA yang besar dengan aktivitas industri seperti Freeport, LNG Tangguh, Genting Oil, hingga industri semen. Dia mempertanyakan sejauh mana aktivitas tersebut memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah dan masyarakat Papua melalui penerimaan pajak maupun Pendapatan Hasil Daerah (PHD).

Irene juga mendorong orang Papua mengambil posisi sebagai pelaku ekonomi, bukan hanya penerima manfaat pembangunan. Ia menilai usaha sederhana seperti toko, kios dan warung dapat menjadi bagian dari fondasi kemandirian ekonomi masyarakat.

“Apakah ada orang Papua yang punya toko atau kios di pinggir-pinggir jalan atau warung nasi?” kata Irene.

Menurut Irene, pertanyaan tersebut menggambarkan tantangan dalam membangun kemandirian ekonomi Papua. Masyarakat asli Papua perlu didorong membangun usaha dan menciptakan sumber pendapatan sendiri agar tidak selamanya bergantung pada pekerjaan formal maupun bantuan pemerintah.

Dia juga mengkritisi kecenderungan sebagian orang Papua yang masih menjadikan pekerjaan sebagai pegawai negeri atau profesi formal sebagai pilihan utama. Menurutnya, keberanian untuk membangun usaha secara mandiri perlu diperkuat.

“Kenapa orang Papua cuma mau jadi pegawai negeri, mau jadi guru, tetapi tidak mau berdiri di atas kaki sendiri, mandiri untuk berpenghasilan dari usaha sendiri,” tuturnya.

Irene mengatakan kemandirian ekonomi merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga akses terhadap peluang ekonomi, keterampilan, modal, pasar dan kesempatan menjadi pelaku pembangunan.

Di sisi lain, dia mengingatkan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mempercepat pembangunan Papua. Kolaborasi diperlukan mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten hingga pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi tersebut, kata Irene, harus mengarahkan kekuatan fiskal daerah untuk mengembangkan sumber ekonomi baru. Dengan begitu, daerah memiliki sumber pendapatan yang tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Irene juga menyoroti kesenjangan kemiskinan antara masyarakat di perkotaan dan pesisir dengan warga di daerah tertinggal, terpencil, terdalam serta kawasan pegunungan. Ia menyebut garis kemiskinan rata-rata sekitar Rp81.612 per kapita per bulan, tetapi angka tersebut harus dilihat bersama kondisi geografis dan sulitnya akses di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Menurut Irene, pembangunan tidak boleh hanya berpusat di kawasan yang mudah dijangkau. Masyarakat di wilayah terpencil dan pegunungan harus mendapat perhatian melalui kebijakan yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Irene mempertanyakan keberlanjutan pembangunan apabila Dana Otsus berakhir pada 2041. Dia meminta pemerintah memastikan masyarakat Papua memiliki fondasi ekonomi yang kuat sebelum periode tersebut berakhir.

Karena itu, target penurunan kemiskinan dan capaian Rencana Aksi Percepatan Pembangunan 2025-2029 perlu diukur secara berkala. Evaluasi setiap tahun diperlukan agar pembangunan tidak berhenti pada dokumen perencanaan dan laporan penyerapan anggaran.

“Perencanaan pembangunan harus mampu mengangkat derajat orang Papua dalam pembangunan,” tegasnya.

Irene mendorong BP3OKP, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya duduk bersama membahas persoalan tersebut. Pembahasan tidak hanya soal besarnya anggaran, tetapi juga cara mengubah anggaran dan kekayaan SDA menjadi lapangan usaha, pendapatan masyarakat dan pelaku ekonomi baru dari kalangan orang Papua.

Irene menilai ukuran keberhasilan pembangunan Papua bukan sekadar besarnya dana Otsus dan dana desa yang dikucurkan. Keberhasilan juga dilihat dari kemampuan orang Papua menikmati, mengelola dan menjadi pelaku utama atas potensi ekonomi di tanahnya sendiri. (LP14/red)