BP3OKP Papua Barat Dorong Penguatan Faskes Tingkat Bawah untuk Deteksi Dini Penyakit

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Barat menegaskan pentingnya penguatan fasilitas kesehatan (faskes) tingkat bawah sebagai strategi utama untuk mendeteksi dan menangani penyakit secara dini. Hal ini menjadi kunci dalam mewujudkan misi Papua Sehat.

Ketua Pokja Papua Sehat BP3OKP Papua Barat, Feliks Duwit, menyatakan penanganan kesehatan tak bisa lagi menunggu hingga kondisi pasien parah. Menurutnya, posyandu, pustu, dan puskesmas kampung merupakan ujung tombak pelayanan yang harus diperkuat baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya.

Menurutnya, dalam pencapaian Papua Sehat, terdapat sejumlah indikator penting. Di antaranya peningkatan usia harapan hidup orang asli Papua (OAP) dengan target mencapai 70 tahun, eliminasi malaria di seluruh kabupaten, serta penurunan bahkan penghapusan stunting.

“Bahkan kami dari BP3OKP jangan bicara prevalensi untuk stunting, tapi sampai pada tidak ada stunting itu targetnya,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (25/5/2025).

Indikator lainnya mencakup pengendalian penyakit menular seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, kusta, filariasis, serta penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan gagal ginjal. Penanganan ini, kata dia, harus dimulai dari lapisan pelayanan dasar.

Feliks menjelaskan, meski Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten memegang peran dalam kebijakan, eksekusi lapangan tetap bergantung pada faskes tingkat bawah. Karena itu, BP3OKP akan merekomendasikan agar penguatan lembaga ujung tombak ini menjadi prioritas pemerintah daerah.

“Jadi, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, perlu memperkuat faskes tingkat bawah ini. Jadi, yang belum ada kita bangun, yang sudah ada kita maksimalkan dengan melengkapi sumber daya secara maksimal,” katanya. (LP14/red)

Latest articles

Revisi Perdasus DBH Migas Capai 17 Pasal, DPRP Siapkan Skema BLT...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyusun revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22 Tahun 2022 tentang pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan...

More like this

Revisi Perdasus DBH Migas Capai 17 Pasal, DPRP Siapkan Skema BLT untuk Masyarakat Adat Sebyar

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyusun revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22...

Perdasus DBH Migas Dirombak, Bupati Bintuni Desak Hak Masyarakat Adat Sebyar Jadi Prioritas

MANOKWARI, LinkPapua.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni mendesak perubahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)...

Bawa Potensi Mangrove Papua Barat ke COP31 Turki, Prof Charlie Tekankan Hak Masyarakat Adat

ANTALYA, LinkPapua.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Prof Charlie D...