Revisi Perdasus DBH Migas Capai 17 Pasal, DPRP Siapkan Skema BLT untuk Masyarakat Adat Sebyar

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyusun revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22 Tahun 2022 tentang pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Otonomi Khusus (Otsus) menjadi 17 pasal. Perubahan regulasi tersebut juga memuat usulan skema bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat adat di wilayah penghasil dan terdampak aktivitas industri migas, termasuk Suku Sebyar di Kabupaten Teluk Bintuni.

“Perdasus Nomor 22 Tahun 2022 yang sebelumnya kurang lebih memuat 19 pasal, dalam proses pembahasan kami melakukan koreksi terhadap sejumlah ketentuan. Dari hasil diskusi dan masukan tertulis masyarakat, materi akhirnya berkembang menjadi 17 pasal,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRP Papua Barat, Amin Ngabalin, saat diwawancarai di Vitta Niu Hotel, Manokwari, Jumat (20/11/2026).

Amin mengatakan penyusunan revisi tersebut melalui pembahasan maraton dalam Focus Group Discussion (FGD). DPRP juga menyerap aspirasi masyarakat dari Kabupaten Teluk Bintuni, Fakfak, dan Kaimana.

Perubahan materi regulasi tidak hanya menyangkut koreksi sejumlah pasal, tetapi juga substansi pembagian hasil sumber daya alam. DPRP ingin memastikan masyarakat adat mendapat perlindungan hak dan manfaat yang lebih adil dari aktivitas industri migas.

Amin menjelaskan perubahan materi muatan yang telah melebihi 50 persen membuat DPRP dan pihak terkait menyepakati pencabutan Perdasus lama. Regulasi tersebut nantinya akan digantikan dengan aturan baru sebagai landasan pembagian DBH Migas di Papua Barat.

Salah satu materi yang dibahas adalah ketentuan pembagian 10 persen dengan mengacu pada PP Nomor 107. Ketentuan tersebut diarahkan untuk memberikan perhatian kepada masyarakat Orang Asli Papua (OAP) di daerah penghasil dan wilayah terdampak.

DPRP juga mengusulkan skema BLT bagi masyarakat OAP di wilayah penghasil yang selama ini dinilai belum menikmati manfaat langsung dari aktivitas sumur minyak dan gas bumi. Usulan tersebut ditujukan agar masyarakat adat yang tinggal di wilayah hak ulayat tempat eksploitasi berlangsung turut menerima manfaat.

“Hal utama dalam revisi ini adalah keadilan bagi hasil daerah penghasil. Kita ingin masyarakat yang berada di wilayah penghasil maupun terdampak benar-benar mendapatkan manfaat, bukan hanya melihat aktivitas eksploitasi migas berlangsung di wilayah mereka,” tegasnya.

Amin mengatakan usulan BLT muncul karena masyarakat menginginkan manfaat yang lebih nyata dari pengelolaan DBH Migas. Menurutnya, program yang selama ini berjalan dinilai tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau memberikan dampak langsung.

Namun, skema BLT tersebut masih harus dirasionalisasi dan disinkronkan dengan pemerintah daerah. Pembahasan itu diperlukan untuk memastikan mekanisme penyaluran, penerima manfaat, dan pertanggungjawaban memiliki dasar hukum serta tata kelola yang jelas.

 

Kejar Pengesahan sebelum 30 November

 

Amin menegaskan Bapemperda menargetkan revisi Perdasus DBH Migas disahkan sebelum 30 November 2026. Target tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRP dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat, khususnya Suku Sebyar di Kabupaten Teluk Bintuni.

Setelah FGD, DPRP akan menandatangani berita acara dan menggelar rapat sinkronisasi bersama jajaran eksekutif Pemprov Papua Barat. Pembahasan itu melibatkan perangkat daerah yang menangani lingkungan hidup, pemberdayaan kampung, perencanaan pembangunan, pendapatan daerah, dan Inspektorat.

Rancangan regulasi selanjutnya akan menjalani harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat. Tahapan tersebut dilanjutkan dengan prafasilitasi bersama Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 26–27 November 2026.

Bapemperda menargetkan rancangan tersebut dibawa ke paripurna tingkat I pada akhir November untuk memperoleh kesepakatan bersama. Setelah itu, pembahasan dilanjutkan ke paripurna tingkat II untuk pengesahan sebelum pembahasan atau pengesahan APBD Induk 2027.

Amin mengatakan revisi Perdasus DBH Migas menjadi bagian dari agenda penyelesaian sejumlah produk hukum daerah yang sedang dikebut DPRP. Sebelumnya, DPRP telah memparipurnakan tingkat I sebanyak 10 rancangan Perdasus dan Perdasi.

DPRP juga memasukkan 3 regulasi lain dalam agenda pembahasan, yakni aturan kedudukan keuangan pimpinan dan anggota MRPB Papua Barat serta perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya keagamaan, selain revisi DBH Migas. Selanjutnya, DPRP menargetkan tambahan regulasi terkait Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta 3 regulasi kumulatif terbuka APBD.

Dengan tambahan tersebut, total agenda legislasi yang ditangani DPRP mencapai kurang lebih 17 regulasi. Amin mengatakan percepatan pembahasan diperlukan agar target Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 dapat tercapai sekitar 80 hingga 90 persen.

Meski mengejar target legislasi, Amin menilai DPRP harus memastikan setiap produk hukum menjawab persoalan masyarakat. Khusus revisi Perdasus DBH Migas, perubahan 17 pasal itu harus menghasilkan formula pembagian yang transparan dan memberikan kepastian hak bagi masyarakat adat.

Amin mengatakan keberhasilan revisi tidak cukup diukur dari pencabutan Perdasus lama dan pengesahan aturan baru. Masyarakat adat, terutama Suku Sebyar yang tinggal di sekitar wilayah operasi migas, harus benar-benar menerima manfaat dari kekayaan sumber daya alam di tanah mereka. (LP14/red)

Latest articles

Perdasus DBH Migas Dirombak, Bupati Bintuni Desak Hak Masyarakat Adat Sebyar...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni mendesak perubahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22 Tahun 2022 tentang pembagian Dana Bagi Hasil (DBH)...

More like this

Perdasus DBH Migas Dirombak, Bupati Bintuni Desak Hak Masyarakat Adat Sebyar Jadi Prioritas

MANOKWARI, LinkPapua.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni mendesak perubahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)...

Bawa Potensi Mangrove Papua Barat ke COP31 Turki, Prof Charlie Tekankan Hak Masyarakat Adat

ANTALYA, LinkPapua.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Prof Charlie D...

Kepala Bappeda Papua Barat Paparkan Inisiatif Panel Sains New Guinea di Forum COP31 Turki

ANTALYA, LinkPapua.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Prof Charlie D...