MANOKWARI, LinkPapua.id – Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy mendesak revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22 Tahun 2022 tentang pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) di Provinsi Papua Barat. Dia menilai skema pembagian saat ini belum mencerminkan keadilan bagi Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil yang menanggung dampak langsung eksploitasi migas.
“Harapan masyarakat adat Suku Sebyar dan seluruh pemangku kepentingan di Teluk Bintuni adalah adanya pembagian DBH migas yang lebih adil. Daerah penghasil harus mendapatkan perhatian dan porsi yang layak karena dampak kegiatan eksploitasi sumber daya alam dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah tersebut,” ujar Yohanis saat menghadiri focus group discussion (FGD) Bapemperda DPRP Papua Barat di Vitta Niu Hotel, Manokwari, Jumat (20/11/2026).
Draf perubahan Perdasus tersebut memuat 13 pasal yang akan dibahas oleh Bapemperda DPRP Papua Barat. Pembahasan itu mencakup penyesuaian cakupan wilayah penerima DBH Migas setelah terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya.
Yohanis mengatakan tuntutan revisi aturan tersebut merupakan aspirasi masyarakat adat Suku Sebyar. Aspirasi itu telah disampaikan bersama pemerintah daerah, DPRK Teluk Bintuni, tokoh masyarakat, dan lembaga adat dalam pertemuan pada 6 Oktober 2025.
Menurutnya, daerah yang menjadi lokasi produksi migas semestinya memperoleh porsi pembagian hasil yang lebih proporsional. Sebab, masyarakat di wilayah penghasil merasakan langsung dampak aktivitas industri tersebut.
Dia berharap aspirasi masyarakat tidak sekadar menjadi catatan dalam pembahasan regulasi. Perubahan aturan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah penghasil.
Pemekaran Papua Barat Daya Jadi Pertimbangan Revisi
Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRP Papua Barat Amin Ngabalin mengatakan revisi Perdasus Nomor 22 Tahun 2022 juga diperlukan menyusul pembentukan Papua Barat Daya. Perdasus sebelumnya masih mencakup sejumlah daerah di wilayah Sorong Raya sebagai penerima DBH Migas.
“Perubahan ini merupakan konsekuensi dari terbentuknya daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Daya. Karena Perdasus sebelumnya masih mencakup wilayah Sorong Raya, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap cakupan wilayah dan penerima manfaatnya,” kata Amin.
Amin mengatakan perubahan regulasi harus memperjelas posisi Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil migas. Pengaturan tersebut juga perlu memastikan pembagian DBH Migas ke depan.
Dia menjelaskan tim ahli Bapemperda telah menyiapkan dokumen perubahan yang memuat 13 pasal. Dokumen itu selanjutnya akan dibedah dan dibahas untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah khusus tersebut.
Amin menegaskan revisi tidak hanya bertujuan menyesuaikan ketentuan administratif akibat pemekaran provinsi. Pembahasan juga harus mengakomodasi aspirasi masyarakat adat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Lebih dari itu, harus ada kejelasan mengenai siapa yang berhak menerima, bagaimana formula pembagiannya, serta sejauh mana daerah penghasil memperoleh manfaat dari kekayaan sumber daya alam,” ucapnya. (LP14/red)
