Derek Ampnir: Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Meningkat, UMP 2027 Berpeluang Naik

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mulai membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027. Pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren positif membuka peluang kenaikan upah dibandingkan tahun sebelumnya.

“Penetapan upah ini didasarkan pada data pertumbuhan ekonomi, inflasi, kajian kondisi kehidupan ketenagakerjaan, serta sektor-sektor unggulan di Papua Barat,” ujar Ketua Dewan Pengupahan Papua Barat yang juga Plt Asisten II Setda Papua Barat, Derek Ampnir, usai rapat pra-penetapan UMP dan UMPS di Swiss-Belhotel, Manokwari, Kamis (19/11/2026).

Derek mengatakan pembahasan penetapan upah melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, perwakilan buruh, serta unsur terkait lainnya. Penentuan besaran upah harus mengacu pada indikator ekonomi dan ketentuan perundang-undangan, bukan hanya berdasarkan tuntutan kenaikan.

Dia mengakui aspirasi buruh yang mengharapkan kenaikan UMP memiliki dasar karena perekonomian Papua Barat menunjukkan tren pertumbuhan positif. Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Papua Barat berada di atas sejumlah provinsi lainnya.

“Ada peluang sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil perhitungan ini nantinya akan direkomendasikan untuk ditetapkan secara resmi,” jelasnya.

Meski peluang kenaikan terbuka, Derek menegaskan penetapan upah tetap harus melalui perhitungan sesuai regulasi ketenagakerjaan terbaru. Pemerintah juga perlu memastikan perusahaan menjalankan ketentuan upah minimum setelah keputusan ditetapkan.

Derek menyebut kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan akan diawasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pemerintah, pengusaha, dan pekerja juga diminta membangun sinergi agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengupahan Papua Barat yang juga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Papua Barat, Eduard Toansiba, menjelaskan penerapan UMP dan UMSP harus memperhatikan karakteristik serta kemampuan masing-masing sektor usaha. Perusahaan dengan skala usaha tertentu, seperti toko dan usaha umum lainnya, menggunakan UMP sebagai dasar pengupahan, sedangkan sektor tertentu dapat dikenakan UMSP sesuai karakteristik dan ketentuan sektoral.

Eduard menyebut sejumlah perusahaan besar beroperasi di Papua Barat, termasuk industri semen, BP Tangguh, dan Genting Oil. Selain itu, terdapat rencana investasi di Fakfak.

Eduard mencontohkan perusahaan semen telah membayar upah pekerjanya di atas standar UMP berdasarkan hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan saat ini didukung 9 perwakilan, terdiri dari 5 di tingkat provinsi dan 4 pada wilayah perwakilan.

Menurutnya, tantangan pemerintah bukan hanya menetapkan standar upah, melainkan memastikan pengawasan berjalan efektif. Pengawasan tersebut diperlukan agar perusahaan mematuhi ketentuan pengupahan yang berlaku.

Di sisi lain, persoalan ketenagakerjaan Papua Barat masih dihadapkan pada belum tuntasnya pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK). Eduard mengungkapkan pergantian pimpinan di lingkungan dinas sebelumnya turut memengaruhi penyelesaian administrasi pembangunan fasilitas tersebut.

Status tanah, sertifikat, administrasi, hingga kejelasan pelimpahan aset BLK harus diselesaikan sebelum pembangunan dapat dilanjutkan. Persyaratan tersebut menjadi bagian dari penyelesaian administrasi fasilitas pelatihan tenaga kerja itu.

“Status tanah dan administrasinya harus jelas terlebih dahulu supaya pembangunan BLK bisa dilanjutkan,” ungkapnya.

Keberadaan BLK dibutuhkan untuk menyiapkan tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang di Papua Barat. Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha.

Terkait kesempatan kerja, Eduard mengatakan pemerintah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang ketenagakerjaan. Pemerintah juga mendorong penyelesaian rancangan peraturan gubernur yang telah dipersiapkan sekitar 2 tahun.

Disnakertrans mengaku turun langsung ke perusahaan untuk meminta data kebutuhan dan rekrutmen tenaga kerja. Upaya tersebut disebut telah membuka kesempatan bagi sejumlah orang asli Papua (OAP) untuk bekerja di sektor perdagangan dan perusahaan ritel.

Eduard juga mendorong adanya payung hukum yang memberikan ruang lebih besar bagi pengusaha lokal Papua untuk menjadi distributor. Salah satu contoh pengembangan usaha yang disebut telah direalisasikan adalah pembangunan pabrik pakan ternak di kawasan SP.

Pembangunan pabrik tersebut dilakukan setelah adanya usulan dari Dinas Peternakan kepada gubernur. Eduard mengatakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan selanjutnya akan dikoordinasikan bersama Gubernur dan Asisten II Setda Papua Barat sebelum masuk tahap rekomendasi penetapan. (LP14/red)

Latest articles

UMP Papua Barat 2027 Dibahas, Pekerja Ingin Upah Naik-Pengusaha Perkuat Rekrutmen...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Papua Barat mulai membahas proyeksi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Pembahasan tersebut mempertimbangkan hasil survei pekerja, kemampuan perusahaan,...

More like this

UMP Papua Barat 2027 Dibahas, Pekerja Ingin Upah Naik-Pengusaha Perkuat Rekrutmen OAP

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Papua Barat mulai membahas proyeksi penetapan Upah Minimum Provinsi...

Kasdam XVIII/Kasuari Tekankan Akurasi Data, Hak Veteran Jangan Terhambat Administrasi

MANOKWARI, LinkPapua.id – Kepala Staf Kodam (Kasdam) XVIII/Kasuari Brigjen TNI Dian Hardiana meminta jajarannya...

‎Reses di Wasior, Sarlota Matani Tampung Aspirasi Ibu-Ibu Minta Pondok Jualan-Pakan Ternak

TELUK WONDAMA, LinkPapua.id – Anggota DPRP Papua Barat jalur pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus) Sarlota...