BPS Papua Barat Minta Insan Pers Cermat Baca Data Ekonomi

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat meminta wartawan lebih cermat membaca dan menerjemahkan data statistik dalam pemberitaan ekonomi. Kesalahan memahami angka, periode pengukuran, dan satuan data dapat menghasilkan informasi keliru serta membentuk persepsi yang salah di masyarakat.

“Angka yang benar sekalipun bisa menghasilkan berita yang keliru apabila konteksnya tidak dipahami. Karena itu, penting bagi wartawan untuk mengetahui apa yang sedang diukur, periode waktunya, serta bagaimana angka tersebut harus diterjemahkan,” ujar Pranata Humas Ahli Utama BPS Papua Barat Putri Emma Janet Wanggay saat jumpa pers di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Arfai, Manokwari, Kamis (19/11/2026).

Putri menegaskan angka statistik bukan sekadar pelengkap dalam pemberitaan. Data tersebut menjadi dasar untuk menjelaskan kondisi ekonomi, perkembangan pembangunan, hingga dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Dia meminta wartawan tidak hanya mengutip angka dari rilis resmi BPS maupun OJK. Jurnalis juga perlu memahami konteks, metode pengukuran, dan periode yang digunakan dalam setiap data.

Putri menyoroti kesalahan pemberitaan ekonomi yang muncul ketika media mengutip angka pertumbuhan tanpa menjelaskan periode pembandingnya. Padahal, pertumbuhan year on year (y-on-y), quarter to quarter (q-to-q), dan cumulative to cumulative (c-to-c) menggunakan dasar perbandingan berbeda.

Pada triwulan III 2026, ekonomi Papua Barat tumbuh 0,05 persen secara q-to-q. Pertumbuhan secara y-on-y mencapai 3,16 persen, sedangkan secara kumulatif Januari-September 2026 atau c-to-c tercatat 3,73 persen.

Angka 0,05 persen tersebut bukan berarti ekonomi Papua Barat hanya tumbuh sebesar itu sepanjang tahun. Angka itu menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan triwulan sebelumnya.

Selain periode pengukuran, Putri mengingatkan wartawan agar tidak mencampuradukkan satuan persen dan poin. Kesalahan ini dapat terjadi ketika media memberitakan indikator pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dia juga mengingatkan media agar teliti mengonversi satuan nilai ekonomi. Perubahan satuan dari miliar rupiah menjadi triliun rupiah tanpa perhitungan tepat dapat mengubah makna angka yang disampaikan kepada publik.

Putri turut meminta wartawan memahami perbedaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). ADHB menunjukkan nilai barang dan jasa berdasarkan harga yang berlaku pada periode tertentu, sedangkan ADHK digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil dengan menghilangkan pengaruh perubahan harga.

Pada triwulan III 2026, PDRB Papua Barat atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp21,15 triliun. Sementara itu, PDRB berdasarkan harga konstan tercatat sekitar Rp13,5 triliun.

Putri juga mendorong wartawan menggali sektor-sektor yang menjadi penggerak ekonomi daerah. Pemberitaan tidak cukup hanya menyebut angka pertumbuhan ekonomi secara umum tanpa menjelaskan sektor yang berkontribusi.

Salah satu sektor yang dapat ditelusuri ialah penyediaan akomodasi dan makan minum. Lapangan usaha tersebut tumbuh 8,5 persen dan berkaitan dengan perkembangan pariwisata, perhotelan, kuliner, serta aktivitas pelaku usaha dan tenaga kerja lokal.

“Wartawan perlu melihat sektor mana yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Jangan hanya menulis ekonomi tumbuh sekian persen, tetapi harus dijelaskan apa yang menyebabkan pertumbuhan itu terjadi dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat,” katanya.

Selain pertumbuhan ekonomi, Putri meminta media memperhatikan inflasi dan kemiskinan karena kedua indikator tersebut berkaitan langsung dengan daya beli serta kesejahteraan masyarakat. Data itu juga harus disajikan dengan memperhatikan wilayah dan periode pengukurannya.

Inflasi Manokwari pada Oktober 2026 tercatat 6,38 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin Papua Barat pada Maret 2026 mencapai 18,68 persen dan Papua Barat Daya tercatat 16,4 persen.

Putri mengingatkan wartawan agar tidak menggeneralisasi data satu kabupaten atau kota untuk menggambarkan kondisi seluruh provinsi. Setiap angka harus dibaca sesuai cakupan wilayah, periode, dan indikator yang digunakan.

Menurut Putri, ketepatan mengolah data turut menentukan bagaimana masyarakat memahami kondisi ekonomi daerah. Pemberitaan yang keliru dapat memengaruhi persepsi publik, termasuk kepercayaan masyarakat, pelaku usaha, hingga investor. (LP14/red)

Latest articles

Polda Papua Barat Kawal Proyek Energi Terbarukan Lewat Lantaru

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Polda Papua Barat mengembangkan Lantaru untuk memperkuat pengawalan hukum terhadap proyek energi terbarukan. Inovasi ini dirancang untuk mengantisipasi potensi pelanggaran sejak...

More like this

Polda Papua Barat Kawal Proyek Energi Terbarukan Lewat Lantaru

MANOKWARI, LinkPapua.id – Polda Papua Barat mengembangkan Lantaru untuk memperkuat pengawalan hukum terhadap proyek...

Buruh Desak UMSP Wajib Diterapkan, Apindo Soroti Upah Rp3,8 Juta-Minim Pekerja OAP

MANOKWARI, LinkPapua.id – Kalangan buruh mendesak perusahaan di Papua Barat menerapkan Upah Minimum Sektoral...

Derek Ampnir: Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Meningkat, UMP 2027 Berpeluang Naik

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mulai membahas penetapan Upah Minimum Provinsi...