PEGAF, LinkPapua.com – Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, merespons keluhan warga dengan menyatakan kekecewaannya terhadap anggaran normalisasi longsor di Kampung Mitiede, Distrik Minyambouw, Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), yang tidak kunjung terealisasi.

Wonggor mengungkapkan, usulan program dan kegiatan normalisasi di lokasi longsor Kampung Mitiede sebenarnya terakomodasi di dalam APBD tahun anggaran 2025. Akan tetapi, program dan kegiatan tersebut dipangkas.

“Tahun anggaran 2025 ada kita masukkan lewat DAK. Tapi, itu salah satu program dan kegiatan yang terkena dampak dari pergeseran (efisiensi anggaran. Saya dapat informasi itu dan saya marah kepada Dinas PUPR,” ujarnya saat kunjungan ke Kampung Mitiede, Selasa (18/3/2025).

Wonggor menegaskan bahwa normalisasi longsor di Mitiede seharusnya menjadi prioritas. “Tempat ini adalah tempat bencana. Kenapa kena efisiensi anggaran menurut Inpres 1 Tahun 2025. Ini bencana, pemerintah harusnya melihat soal mana yang digeser dan tidak. Kita sudah perjuangkan diprogramkan, tapi kena pergeseran juga,” katanya.

Menurutnya, pemangkasan ini sangat disayangkan karena berdampak langsung pada masyarakat. “Pergeseran itu harus dilihat sesuai dengan skala prioritasnya. Ini masuk kategori darurat yang seharusnya tidak boleh digeser, juga di tempat lain yang kondisinya sama, tidak boleh digeser,” bebernya.

Lebih lanjut, Wonggor menyebut normalisasi lokasi longsor di Mitiede dan bantuan yang sempat dijanjikan Pemprov Papua Barat tetap menjadi perhatiannya. Dia berjanji akan terus memperjuangkannya melalui mekanisme kelembagaan DPR Papua Barat.

Diberitakan sebelumnya, warga Kampung Mitiede kecewa dengan pemangkasan anggaran normalisasi longsor yang dijanjikan Pemprov Papua Barat. Hingga kini, bantuan yang dijanjikan belum terealisasi, membuat warga masih menderita akibat dampak bencana.

Sepina Ayok, salah satu korban longsor, mengungkapkan kekecewaannya kepada Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, saat melakukan kunjungan kerja di Distrik Minyambouw, Selasa (18/3).

“Sampai sekarang ini pemerintah belum jawab satu pun sampai dengan yang saya ada berdiri bicara ini. Pemerintah Provinsi Papua Barat janji bantuan Rp1 miliar, Ketua DPR Provinsi Rp100 juta,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa kondisi warga semakin sulit. “Sampai detik ini bantuan itu belum datang di tangan kami. Kalau ada yang datang di tempat longsor, kami pasti marah. Palang jalang karena pemerintah buta dan tidak lihat kami masyarakat kecil,” katanya.

Bencana longsor di Kampung Mitiede terjadi pada 26 Juni 2024, menyebabkan korban jiwa, merusak rumah warga, serta menghancurkan fasilitas jalan dan jembatan. Sejak saat itu, warga masih hidup dalam keterbatasan dan belum mendapat solusi konkret dari pemerintah. (*/red)