MANOKWARI, LinkPapua.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya (PBD). Akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan sudah tinggi, tetapi pemahaman terhadap produk yang digunakan masih tertinggal.
“Tingginya inklusi belum otomatis berarti masyarakat telah memahami produk yang digunakan. Tantangan kita adalah mengubah akses menjadi penggunaan yang produktif, aman, dan bertanggung jawab,” kata Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya Budi Rahman dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan Papua Barat tercatat 41,60 persen. Sementara itu, indeks inklusi keuangannya mencapai 86,75 persen.
Di Papua Barat Daya, indeks literasi keuangan tercatat 56,16 persen, sedangkan inklusi keuangan mencapai 93,20 persen. Angka tersebut menunjukkan adanya selisih antara pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan dan akses terhadap layanan keuangan.
Secara nasional, indeks literasi keuangan mencapai 69,57 persen dan indeks inklusi keuangan berada di angka 93,61 persen. Dengan demikian, literasi keuangan Papua Barat dan Papua Barat Daya masih berada di bawah angka nasional.
Budi mengatakan tingginya inklusi keuangan harus dibarengi peningkatan literasi. Menurutnya, akses terhadap produk dan layanan keuangan harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Rekening harus menjadi pintu menuju transaksi yang aman, tabungan, pembiayaan usaha, asuransi, dan investasi yang sesuai kebutuhan,” ujarnya.
OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya memperkuat edukasi melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN). Hingga Juli 2026, sebanyak 70 kegiatan edukasi telah digelar dengan jangkauan 400.803 peserta.
Edukasi tersebut menyasar pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, perempuan, petani, nelayan, aparatur pemerintah, komunitas hingga masyarakat di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Program itu diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan produk dan layanan keuangan.
Selain edukasi, OJK memperkuat layanan kepada masyarakat sebagai bagian dari perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Hingga Juli 2026, OJK telah menerima dan memberikan 217 layanan konsumen.
Layanan tersebut terdiri atas 90 pengaduan, 120 pemberian informasi dan tujuh penerimaan informasi. Aduan dan layanan informasi itu terutama berkaitan dengan sektor perbankan, fintech dan perusahaan pembiayaan.
Sebanyak 4.597 permohonan Informasi Debitur diajukan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Data tersebut berkaitan dengan riwayat kredit dan kewajiban keuangan masyarakat sebelum mengambil keputusan finansial.
OJK bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) juga menekankan pentingnya kualitas data SNLIK 2026. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan literasi dan inklusi keuangan.
Budi menambahkan peningkatan akses keuangan tanpa pemahaman yang memadai berpotensi membuat masyarakat menggunakan produk keuangan secara tidak tepat. Karena itu, literasi perlu diperkuat seiring dengan perluasan akses layanan keuangan.
“Peningkatan literasi menjadi bagian penting agar perluasan akses keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya tidak hanya terlihat dari jumlah pengguna, tetapi juga berdampak pada penggunaan layanan yang produktif, aman dan bertanggung jawab,” ucapnya. (LP14/red)
