Panja DPRP PB Tinjau Proyek Temuan BPK di Mansel dan Teluk Bintuni, Soroti Kondisi SLB hingga Terminal

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Panitia Kerja (Panja) DPR Provinsi Papua Barat (DPRP PB) meninjau sejumlah proyek pembangunan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat di Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) dan Teluk Bintuni. Peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025.

“Panja melakukan peninjauan di sejumlah proyek yang dibiayai melalui APBD tahun anggaran 2025 Provinsi Papua Barat sesuai dengan temuan BPK RI. Kami memastikan bahwa ada kegiatan di lapangan sesuai dengan temuan tersebut,” kata Wakil Ketua Panja DPRP PB Imam Muslih saat peninjauan proyek di Mansel dan Teluk Bintuni, Selasa (21/7/2026).

Peninjauan menyasar pembangunan SLB Terpadu Negeri Ransiki, Terminal Baru Ransiki, ruas Jalan Tahota–Isim–Umousi, serta pagar pengaman jalan (guardrail) di Kilometer 6 Teluk Bintuni. Hasil peninjauan lapangan akan dilaporkan kepada pimpinan DPRP PB sebagai bahan pembahasan dalam rapat internal.

Di SLB Terpadu Negeri Ransiki, Panja menemukan bangunan yang kurang terawat, mebel rusak, serta konstruksi gedung yang belum sepenuhnya rampung. Panja juga menilai kualitas pekerjaan belum optimal dan lokasi sekolah yang jauh dari permukiman warga berpotensi memengaruhi pemanfaatan fasilitas tersebut.

“Ada sejumlah hal menonjol yang kami lihat di SLB ini. Lokasi sekolah juga relatif jauh dari permukiman warga. Bangunan sekolah ini kalau tidak terawat dengan baik akan cepat rusak. Ini perlu perhatian,” ujarnya.

Berdasarkan data Panja, SLB Terpadu Negeri Ransiki memiliki 12 siswa, termasuk 4 peserta didik baru pada tahun ajaran 2026. Sekolah tersebut didukung 8 tenaga pengajar serta 4 petugas kebersihan dan keamanan.

Panja juga menyoroti Terminal Baru Ransiki yang hingga kini belum difungsikan meski terus mendapat alokasi anggaran. Imam meminta pemerintah segera mengoperasikan terminal agar aset yang telah dibangun tidak terbengkalai dan mengalami kerusakan.

“Bangun terminal ini harus difungsikan supaya tidak rusak. Ada baiknya juga anggaran yang ada diplot untuk meningkatkan akses jalan atau fasilitas yang menjadi prioritas di dalam kota,” tuturnya.

Panja turut meninjau ruas Jalan Tahota–Isim–Umousi yang menghubungkan Mansel dengan Distrik Merdey, Teluk Bintuni. Jalan sepanjang lebih dari 28 kilometer itu pada APBD 2025 mendapat paket pekerjaan perbaikan elevasi badan jalan dengan panjang penanganan sekitar 1,4 kilometer.

Hasil peninjauan seluruh proyek akan menjadi bahan evaluasi DPRP PB terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Evaluasi tersebut juga ditujukan untuk mendorong tindak lanjut rekomendasi BPK agar penggunaan anggaran daerah lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (LP14/red)

Latest articles

Pemkab Bintuni Sampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2025, Realisasi Pendapatan Rp2,62 Triliun

0
TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni, Papua Barat, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 kepada...

More like this

Sensus Ekonomi 2026 di Papua Barat Baru Capai 64 Persen, Terkendala Penolakan Masyarakat

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat mengungkapkan capaian Sensus Ekonomi 2026...

BPS Papua Barat Minta Dukungan DPRP Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat meminta dukungan DPRP Papua Barat...

Kemenkum Himpun Rekomendasi Perkuat Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu

MANOKWARI, Linkpapua.id-Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang optimalisasi...