MANOKWARI, LinkPapua.com – Pansus DPR Papua Barat menyoroti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2024 Pemprov Papua Barat yang dinilai tidak didukung data lengkap. Banyak OPD diklaim realisasi 100 persen, tetapi dokumen rinci justru minim.
Ketua Pansus DPR Papua Barat Aloysius P Siep mengatakan pihaknya telah menggelar 4 kali pertemuan, termasuk bersama Biro Pemerintahan Setda Papua Barat di Hotel Vitta Niu, Selasa (19/8/2025). Dalam pembahasan, Pansus menemukan data LKPJ 2024 yang disampaikan ke DPR tidak lengkap.
“Kita sayangkan data LKPJ 2024 yang diberikan kepada kami yang saat itu disampaikan oleh sekda di Aston banyak OPD realisasi 100 persen sementara tadi yang kami buka di LKPJ hanya 2 yaitu dinas kesehatan dan dinas pendidikan saja yang ada rinciannya itupun angka-angkanya tidak perbaca dengan baik,” ujarnya.
Aloysius mengaku baru mendapat informasi jelas setelah bertemu Biro Pemerintahan. Menurutnya, Biro Pemerintahan kesulitan mengumpulkan data dari OPD sehingga hal ini akan menjadi catatan yang direkomendasikan ke gubernur.
“Kami berikan waktu 2 hari untuk semua OPD itu memberikan data. Jangan tahu pakai uang saja, tapi laporan pertanggungjawaban juga harus dikasih. Nanti uang besar tahu pakai, tapi tidak mampu untuk buat laporannnya,” tuturnya.
Dia juga berharap dalam kepemimpinan Gubernur Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani OPD lebih proaktif. Aloysius menegaskan masalah keterlambatan data jangan sampai terulang.
“Yang kami sayangkan lagi LKPJ yang diberikan kepada Pansus DPR hanya ada 2 dinas. Terus yang jadi pertanyaan kenapa bisa penyampaiannya saat paripurna bisa 100 persen itu data apanya yang dilaporkan,” ketusnya.
Sementara itu, Wakil Pansus DPR Papua Barat Fahri Tura menegaskan tim LKPJ bekerja berbasis data. Dia mengaku tidak bisa maksimal jika dokumen yang diberikan ke DPR tidak lengkap.
“Ada di dalam LKPJ itu seharusnya ada 34 OPD, namun ini hanya 7 OPD dan itupun yang terperinci hanya 2 OPD, 2 OPD juga angka-angkanya tidak lengkap,” bebernya.
Fahri menambahkan DPR periode ini serius menjalankan fungsi pengawasan. Dia mengingatkan OPD agar tidak menyamakan dengan periode sebelumnya.
“Saya harapkan dengan adanya pansus OPD ke depan bisa memperbaiki kinerja juga jangan gelondongan dikasih mungkin pikirnya kami tidak crosscheck karena di periode ini kami lebih teliti, kami digaji untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan,” ucapnya.
Pansus pun memberikan waktu 2 hari bagi OPD untuk melengkapi data LKPJ 2024. Setelah itu, Pansus akan memanggil Inspektorat dan Bappeda untuk pembahasan lanjutan. (LP14/red)
