MANOKWARI, LinkPapua.id – Pansus DPRP Papua Barat mengultimatum OPD yang mangkir dari rapat pembahasan LKPJ Pemprov Papua Barat tahun anggaran 2025. Pansus memastikan ketidakhadiran OPD akan masuk dalam catatan evaluasi.

Rapat dengar pendapat (RDP) digelar di Hotel Vitta Niu, Manokwari, Papua Barat, Senin (11/5/2026). Ketua Pansus DPRP Papua Barat Irsan Lie mengatakan ketidakhadiran OPD menjadi perhatian serius karena RDP merupakan bagian dari evaluasi program dan penggunaan anggaran pemerintah daerah.

“Undangan rapat sudah dibagikan beberapa hari lalu dan rapat dimulai pukul 09.00 WIT. Anggota pansus sudah lengkap, namun OPD yang diundang baru satu yang hadir,” kata Irsan.

Dia menjelaskan RDP pembahasan LKPJ tersebut dijadwalkan berlangsung selama tiga hari. Pansus membagi rapat dalam beberapa sesi dengan melibatkan sejumlah OPD.

Dalam forum itu, pansus melakukan sinkronisasi antara dokumen LKPJ yang sudah disampaikan gubernur dalam rapat paripurna dengan kondisi di lapangan. Pansus juga mencocokkan dokumen realisasi anggaran serta pelaksanaan program dari masing-masing OPD.

“Kami akan melakukan verifikasi terhadap dokumen LKPJ, dokumen realisasi anggaran dan program, serta fakta-fakta di lapangan,” ujarnya.

Irsan menegaskan kehadiran OPD dalam RDP sangat menentukan karena akan memengaruhi kesimpulan dan rekomendasi pansus. Dia menyebut pansus akan menyusun catatan khusus untuk OPD yang tidak hadir.

Selain itu, Irsan mengatakan OPD yang dipanggil dalam RDP juga termasuk instansi yang memiliki temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pansus ingin memastikan tindak lanjut Pemprov Papua Barat terhadap temuan tersebut berjalan sesuai ketentuan.

“Kami juga ingin melihat sejauh mana pemerintah provinsi menindaklanjuti temuan BPK,” ucapnya.

Setelah seluruh rangkaian RDP selesai, pansus akan menyusun catatan dan rekomendasi. Irsan menyebut hasil pembahasan itu direncanakan disampaikan pada Sabtu mendatang sebelum dibawa ke rapat paripurna. (LP14/red)