MANOKWARI-Wakil Ketua DPRD Manokwari, Norman Tambunan meminta agar pemda Manokwari dapat memprioritaskan tenaga honorer pada formasi CPNS 2019 dan 2020. Tenaga honor yang harus diprioritaskan adalah honorer yang telah bekerja lebih dari lima tahun.

“Formasi CPNS 2019 dan 2020 juga utamakan honorer K2 dan telah bekerja lebih dari 5 tahun. Itu sebagai apresiasi atas pengabdian yang telah dilakukan. Ini penting agar mereka mendapatkan pengakuan terhadap pengabdiannya. Terlebih para pegawai honorer yang telah mengabdi puluhan tahun, yaitu tenaga kesehatan dan tenaga Pendidikan,”ujar Norman Rabu (5/8/2020).

Meskipun akan diperjuangkan namun Norman menyadari dapat terbentur pada dua hal pokok. Pertama persetujuan pusat, kedua kesiapan kabupaten dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.

Namun kata dia, untuk diangkat menjadi PNS pun harus dibutuhkan orang-orang yang berkualitas dan mempunyai kemampuan untuk ikut membangun daerah.

“Terkait rekrutmen honorer diatur dalam PP No 49/2018 bahwa Instansi Pemerintah dilarang melakukan rekrutmen tenaga honorer. Dasar inilah kenapa saya berpendapat untuk kita dorong ke pemerintah supaya beberapa tahun kedepan tenaga honorer ini di bereskan dulu,” kata Norman.

Norman minta Pemda Kabupaten Manokwari dan DPRD wajib duduk sama- sama terkait perekrutan dan juga seleksi CPNS 2019 dan 2020.

“Kami ini mitra kerja pemerintah sama-sama penyelenggara pemerintah. Mari kita sama-sama duduk untuk berbicara terkait CPNS 2019 dan 2020. Ini terkait nasib dan hak hidup seseorang. Jangan kita bicara trus dikaitkan dengan politik,” terang Norman.

Norman mengaku para tenaga honorer telah bertemu dengan DPRD Manokwari guna menyampaikan aspirasi mereka.

“Mereka juga agar diprioritaskan pada formasi CPNS 2019 dan 2020 ini. Masalah nanti 100 persen OAP atau 80 : 20 itu kembali kebijakan pimpinan daerah. Jangan saat mau bahas anggaran saja baru ke DPRD tapi bicara hal seperti ini kita tidak dilibatkan,”jelasnya.

Politisi Golkar itu juga mengapresiasi kebijakan gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan yang telah memperjuangkan 1.283 honorer diangkat statusnya menjadi Pegawai Negeri. Menurut Norman, Hal ini perlu dicontoh oleh pimpinan daerah Manokwari dan juga pimpinan daerah lainnya di Papua Barat.(*/LPB3