JAKARTA, LinkPapua.id – Pemerintah kini tengah mengkaji secara serius rencana penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau Work from Home (WFH) sebanyak satu hari dalam seminggu bagi ASN hingga karyawan swasta. Kebijakan ini untuk mengantisipasi risiko seretnya pasokan minyak dunia akibat eskalasi perang di Timur Tengah.
“Jumat kan ditambah Sabtu-Minggu jadi tiga hari itu lumayan tuh untuk aktivitas di rumah,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Pusat DJP, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Purbaya menilai pemilihan hari Jumat sangat strategis karena berdekatan dengan akhir pekan bagi para pekerja. Skema ini diharapkan tidak hanya menekan penggunaan kendaraan pribadi, tetapi juga memberi napas bagi sektor pariwisata.
“Dan mungkin turisme juga akan terdorong sedikit,” katanya.
Pemerintah memproyeksikan lonjakan aktivitas wisata domestik dengan adanya waktu luang yang lebih fleksibel di akhir pekan. Meski demikian, Menkeu memberikan catatan tegas bahwa tidak semua sektor pekerjaan bisa menikmati fasilitas WFH ini.
“WFH bagaimana itu kadang-kadang ada hal-hal yang nggak bisa dikerjakan dengan baik kalau disuruh WFH. Karena kalau kita lihat WFH pasti kabur tuh,” tegas Purbaya.
Pihaknya saat ini sedang memilah jenis pekerjaan apa saja yang tetap wajib dilakukan secara luring demi menjaga produktivitas. Hal tersebut bertujuan agar kebijakan ini tidak disalahgunakan oleh oknum pegawai untuk meninggalkan tanggung jawab.
“Ada hitungan kasar sekali, bukan saya yang hitung. Kalau kasar lah seharian, lupa saya, tapi seperlimanya, 20 persen kira-kira,” jelasnya saat memaparkan potensi penghematan BBM.
Beban konsumsi BBM nasional diestimasikan bakal turun signifikan hingga angka 20 persen jika skema ini berjalan efektif. Kebijakan tersebut rencananya akan mulai diuji coba secara luas setelah masa libur Lebaran usai. (*/red)
