BINTUNI, Linkpapua.com – Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, menyesalkan pernyataan Menteri Investasi/Kepala BPKM, Bahlil Lahadalia, terkait tapal batas antara Kabupaten Teluk Bintuni dengan Fakfak.
Pada Senin (27/9/2021) lalu, Bahlil memang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Papua Barat, tepatnya di Kabupaten Fakfak. Dalam pertemuan dengan Forkopimda setempat, dia pun sempat mengomentari soal polemik perbatasan Teluk Bintuni-Fakfak.
“Barang apa jadi, pabrik pupuk saja bisa dipindahkan apalagi batas wilayah itu,” kata Bahlil saat itu. Dia pun secara tidak langsung menyiratkan bahwa wilayah yang menjadi polemik akan jadi milik Fakfak.
Atas pernyataan itu, Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, pun angkat bicara. “Pernyataan seperti itu namanya arogan. Apalagi keluar dari mulut seorang menteri. Sebagai seorang menteri seharusnya mengerti aturan karena pernyataan seperti itu akan menimbulkan masalah di perbatasan,” kata Petrus, Jumat (1/10/2021).
“Pernyataan pabrik pupuk saja bisa dibawa ke Fakfak, apalagi batas wilayah. Itu namanya pernyataan yang arogan dan sombong,” tegasnya.
Petrus sangat menyayangkan seorang menteri bisa bersikap seperti itu. Seorang pejabat negara, kata dia, tidak pantas mengeluarkan pernyataan tersebut.
“Saya protes keras pernyataan menteri yang arogan dan tidak menghargai pihak lain. Sekali lagi itu pernyataan yang tendensius yang bisa menimbulkan konflik di antara masyarakat dan pemerintah. Anda boleh bawa pabrik ke Fakfak, tetapi jangan pasok gas dari Bintuni,” ucapnya.
“Kalau pabrik dipindahkan, tetapi kami tegaskan bahwa pemasokan gas tidak dari Bintuni. Silakan ambil dari luar. Saya mendukung pernyataan LMA (Lembaga Masyarakat Adat) tujuh suku sebagai pemilik gas dan minyak di Teluk Bintuni,” kata Petrus menekankan.
Petrus melanjutkan, “Kalaupun ada alasan alasan teknis terkait pemindahan, tetapi tidak perlu dengan pernyataan begitu. Karena pernyataan seperti itu namanya arogan. Jangan berpikir berkuasa sehingga bisa berbuat apa saja di atas aturan yang sudah ada.”
Begitupun mengenai pabrik, Petrus menegaskan bahwa tidak etis untuk begitu saja memindahkan ke Fakfak. “Tidak ada alasan memindahkan pabrik ke Fakfak. Kalau hanya alasan tanah, bukan berarti kami tidak mampu. Tanah merupakan masalah yang sensitif yang harus dibicarakan dengan baik. Jadi tidak ada alasan untuk dipindahkan karena sampai saat ini tanah masih negosiasi,” tuturnya. (LP5/Red)
