MANOKWARI, Linkpapua.com – Puluhan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Manokwari menggelar aksi damai, Selasa (4/4/2023). Mereka menuntut kejelasan gaji yang sudah berbulan-bulan tak dibayarkan.
Para guru diterima oleh Wakil Bupati Edi Budoyo. Di hadapan Wabup, para guru pun berkisah bagaimana sulitnya kehidupan mereka karena gaji yang tersendat berbulan-bulan.
”Kami ingin ada kejelasan kapan gaji kami dibayarkan. Sejak tahun 2023 ini kami tidak menerima gaji, bahkan ada rekan-rekan kami yang beberapa bulan gajinya di tahun 2022 lalu belum juga dibayarkan,” ujar salah satu guru di hadapan Edi.
Ia menuturkan, selama ini mereka tetap menjalankan tugas, meski hak-haknya tak terpenuhi. Untuk menunjang aktivitas mengajarnya, ada guru yang harus rela menjual barang-barang pribadi.
”Kita sampai jual sepeda agar bisa beli bensin untuk mengajar di sekolah. Sebenarnya sudah beberapa bulan lalu kita mau berhenti mengajar, tetapi kami juga sayang dengan siswa-siswa kami. Apalagi ada yang mau menghadapi ujian nasional,” ungkapnya.
Para guru yang datang dari sejumlah wilayah tersebut berencana akan berhenti mengajar hingga haknya terbayarkan.
Sementara itu, Wabup Edi Budoyo mengungkapkan, saat ini belum bisa dilakukan pembayaran karena terkendala Surat Keputusan Pemindahan Pembayaran (SKPP).
”Belum adanya SKPP dari provinsi ke kabupaten sebagai dasar untuk pembayaran gaji guru. Sehingga saya akan berkoordinasi dengan bupati agar bisa cepat prosesnya termasuk dengan BKN,” ungkap Edi.
Edi berharap proses itu bisa dipercepat. Ia juga meminta para guru agar tetap menjalankan tugas demi keberlanjutan pendidikan anak-anak.
Berkaitan dengan rencana berhenti mengajar dari para guru, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Manokwari Marthinus Dowansiba meminta agar hal tersebut tidak dilakukan.
‘’Jika mengambil keputusan dengan tidak mengajar maka itu sudah menyalahi aturan. Sehingga saya harapkan para guru untuk bersabar. Saya juga tidak bisa mengambil kebijakan berkaitan dengan keuangan,” jelasnya.
Setelah mendengar penjelasan dari wakil bupati dan jajaran, meskipun merasa tidak puas, para guru akhirnya membubarkan diri. Aksi ini juga dilakukan di beberapa daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya. (LP3/Red)
