MANOKWARI, LinkPapua.id – Polda Papua Barat mengembangkan Lantaru untuk memperkuat pengawalan hukum terhadap proyek energi terbarukan. Inovasi ini dirancang untuk mengantisipasi potensi pelanggaran sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Papua Barat Kombes Pol Darma Suwandito mengatakan proyek energi terbarukan memiliki potensi investasi sekaligus menghadapi sejumlah risiko. Tantangan itu mencakup perizinan, pengelolaan anggaran, dampak lingkungan, potensi konflik sosial hingga pemenuhan hak masyarakat adat.
“Kompleksitas masalah tersebut membutuhkan pengawalan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran, tetapi mampu mengidentifikasi tapi bisa mampu mencegah potensi masalah sejak dini,” kata Darma, Kamis (19/11/2026).
Lantaru merupakan proyek perubahan yang dikembangkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat. Program tersebut menjadi bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LXIX 2026 dengan pendekatan tata kelola pengawalan dan penegakan hukum yang terintegrasi, preventif, serta berbasis risiko.
“Sejak minggu keempat bulan September 2026 hingga saat ini berjalan implementasi proyek perubahan tersebut di bangun melalui lima agenda strategis,” ujarnya.
Darma menjelaskan pelaksanaan awal Lantaru mencakup sejumlah agenda jangka pendek. Kegiatannya meliputi persiapan implementasi, penguatan kebijakan, kolaborasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta penerapan model pengawalan melalui proyek percontohan di Papua Barat.
“Kami melaksanakan sejumlah kegiatan implementasi jangka pendek, mulai dari tahap persiapan implementasi, penguatan kebijakan, sebagai pijakan proyek perubahan, penguatan kolaborasi stakeholder internal dan eksternal, serta penerapan model pengawalan melalui pilot project di Papua Barat,” bebernya.
Petakan Risiko Hukum Proyek Energi
Darma menuturkan Lantaru diharapkan dapat membantu menghimpun informasi proyek strategis secara lebih terstruktur. Data tersebut menjadi dasar untuk memetakan potensi persoalan hukum, memantau perkembangan proyek, serta menentukan langkah pencegahan dan mitigasi.
Menurut Darma, pengawalan proyek energi terbarukan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, aparat penegak hukum, pelaku usaha, serta masyarakat diharapkan berperan dalam memastikan pelaksanaan proyek sesuai ketentuan.
“Lebih dari sekedar penguatan internal organisasi, Lantaru juga menempatkan kolaborasi sebagai elemen penting pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga masyarakat memiliki peran dalam menciptakan pembangunan energi terbarukan yang tertib, transparan dan sesuai hukum,” urainya.
Darma menyebut Lantaru juga mendukung agenda pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi dan reformasi hukum. Inovasi tersebut dikaitkan dengan Asta Cita kedua dan ketujuh serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
“Lantaru juga memiliki keterkaitan dengan SDGs 7, 16, dan 17 tentang energi bersih kelembagaan yang tangguh serta kemitraan pembangunan,” jelasnya.
Diarahkan untuk Diterapkan Lebih Luas
Darma menyebut pengembangan Lantaru tidak berhenti pada tahap implementasi awal di Papua Barat. Dalam jangka menengah dan panjang, kebijakan tersebut diarahkan untuk disempurnakan, diintegrasikan ke dalam mekanisme kerja organisasi, serta direplikasi pada proyek strategis energi terbarukan di tingkat nasional.
“Melalui Lantaru, pengawalan hukum diharapkan menjadi bagian penting dari keberhasilan transisi energi sehingga pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan kepastian hukum perlindungan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan,” ucapnya. (*/red)












