Rapat TAPD Bubar, DPR Papua Barat Soroti Program Makan Bergizi Gratis

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – Rapat pembahasan efisiensi anggaran antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Papua Barat dan DPR yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda), Ali Baham Temongmere, terpaksa bubar di tengah jalan. Penyebabnya, salah satu anggota dewan menyoroti keras program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak di Papua Barat.

Rapat yang digelar di Hotel Aston Niu Manokwari, Kamis (17/4/2025) sore hingga malam, mendadak terhenti. Anggota DPR Papua Barat, Fachry Tura, menilai rapat tidak perlu dilanjutkan karena pembahasan efisiensi anggaran demi program MBG dianggap tidak tepat sasaran.

“Rapat (bubar) di tengah jalan. Saya berpikir bahwa kami DPR Papua Barat sudah bertemu dengan DPR setanah Papua (Bapemperda) telah membahas dan menyepakati masalah efesiensi sehingga menurut saya tidak penting lagi ada rapat dengan TAPD soal efesiensi demi Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujar Fachry.

Menurut politisi PDIP itu, program MBG tidak menjawab kebutuhan mendesak anak-anak Papua. Sebaliknya, dia menilai anggaran seharusnya difokuskan pada pendidikan gratis dan peningkatan fasilitas pendidikan serta layanan kesehatan.

“Buat saya efesiensi anggaran ini hanya diperuntukkan buat MBG, padahal ada hal lebih penting, yakni pendidikan gratis, fasilitas pendidikan, dan kesehatan di Papua Barat jauh lebih penting,” ucapnya.

Fachry juga mengkritik pelaksanaan program MBG yang dinilainya belum mempertimbangkan aspek kultural, topografis, dan sosial-politik khas Papua. Dia bahkan menyebut adanya temuan makanan basi dalam pelaksanaan program tersebut.

Sebagai legislator muda, Fachry menyayangkan kebijakan efisiensi anggaran yang justru menjauh dari semangat Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang seharusnya mempercepat kemajuan sektor pendidikan dan kesehatan di Papua.

“Kita konsentrasi saja pada kesepakatan tim Bapemperda setanah Papua agar mendorong hasil rekomendasi ke pemerintah pusat,” terangnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Sekda Papua Barat, Ali Baham Temongmere, belum memberikan tanggapan meskipun telah dikonfirmasi melalui aplikasi pesan WhatsApp. (*/red)

Latest articles

DBH Migas Papua Barat Terancam Dipangkas 81 Persen pada 2027, DPRP...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyoroti rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas hingga 81 persen pada 2027. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi...

More like this

DBH Migas Papua Barat Terancam Dipangkas 81 Persen pada 2027, DPRP Siapkan Sikap

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyoroti rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas...

Data Honorer Papua Barat Membengkak Jadi 1.200, Orgenes Wonggor Minta Pengangkatan Dibatasi

MANOKWARI, LinkPapua.id – Ketua DPRP Papua Barat Orgenes Wonggor meminta pemerintah daerah membatasi pengangkatan...

BKD Papua Barat Bahas Tuntutan PPPK 2022 Bersama DPRP, Pengangkatan Jabatan Fungsional-Gaji Berkala

MANOKWARI, LinkPapua.id – BKD Papua Barat membahas sejumlah tuntutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja...