TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni Joko Lingara mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Agenda ini menjadi sumber data strategis untuk menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.
“Keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni agar semakin tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Dengan data yang berkualitas, pemerintah dapat merumuskan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Joko saat memimpin apel di halaman Kantor Bupati Teluk Bintuni, Senin (15/6/2026).
Pelaksanaan SE2026 dijadwalkan berlangsung dalam kurun waktu 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Petugas lapangan akan mendata seluruh unit usaha yang tersebar di wilayah kabupaten untuk memetakan struktur ekonomi lokal.
“Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus ekonomi. Dengan data yang akurat dan terpercaya, kita dapat mengetahui struktur usaha, karakteristik pelaku usaha, perkembangan ekonomi digital, potensi investasi, hingga berbagai potensi ekonomi daerah sampai pada tingkat yang paling kecil,” kata Joko.
Dia meminta seluruh lapisan masyarakat, mulai dari perangkat distrik hingga pelaku usaha, memberikan dukungan penuh kepada petugas. Pendataan tersebut menuntut kejujuran dan kelengkapan informasi agar hasil sensus akurat.
Di luar itu, Joko menekankan pentingnya kedisiplinan bagi seluruh ASN setelah perayaan HUT ke-23 Teluk Bintuni. Seluruh pegawai diminta kembali memusatkan perhatian pada tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
“Kepada seluruh kepala perangkat daerah, saya meminta agar terus menegakkan disiplin kerja di lingkungan masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku. Mari tingkatkan etos kerja, tanggung jawab, integritas, serta komitmen dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat,” tegasnya.
Joko juga menyinggung tindak lanjut atas temuan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat. Seluruh perangkat daerah diminta mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan rekomendasi tersebut demi tata kelola pemerintahan yang transparan. (LP5/red)
