Sepanjang 2020, Disperindag Papua Barat Salurkan 248.889 Paket Bapok

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Papua Barat menyalurkan bantuan bahan pokok (bapok) makanan 248.889 paket selama tahun anggaran 2020. Bantuan sosial itu telah dikucurkan sejak awal pandemi Covid-19 pada Maret 2020.

Kepala Disperindag Papua Barat, George Yarangga, menjelaskan penyaluran 248.889 paket bapok dibagi menjadi tiga tahap penyaluran. Satu tahap sebanyak 82.963 paket dan telah disalurkan sejak awal pandemi Covid-19 Maret 2020. Mekanisme penyaluran itupun kembali diterapkan pada tahun anggara 2021.

Baca juga:  Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari Paparkan Capaian Kinerja Tahun 2023

“Ada tiga tahap penyaluran bapok. Satu tahap sebanyak 82.963 paket, dikali tiga karena tiga tahap. Mekanisme penyaluran itu juga masih kita terapkan di tahun anggaran 2021,” kata Yarangga saat ditemui Linkpapua.com, Rabu (14/7/2021), di halaman kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat.

Yarangga menegaskan, penyaluran bapok dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dipastikan bakal tepat sasaran. Sebab, administrasi jumlah kepala keluarga (KK) yang benar-benar membutuhkan stimulus dari pemerintah, didata langsung kelurahan setempat.

Baca juga:  Pemprov Papua Barat Bentangkan Merah Putih 13.270 Meter di Manokwari, Siap Pecahkan Rekor MuRI

“Penyaluran bapok masih berlanjut, ya, masih tetap dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Tahun 2021 tetap dijalankan tiga tahap, sebagaimana mekanisme penyaluran di tahun anggaran 2020,” ujar Yarangga.

Di sisi lain, lanjut Yarangga, untuk memastikan tidak terjadi penumpukan atau lonjakan harga pangan dari batas wajar, pihaknya bekerja sama dengan kepolisian memantau kondisi bapok di pasaran. Walau stok masih aman dan harga berada di batas wajar, pihaknya tetap melakukan pengecekan langsung di distributor maupun pengecer.

Baca juga:  Silaturahmi di Sorong, PPP Komitmen Beri Manfaat untuk Rakyat

“Kita terus pantau kondisi pangan di seluruh Papua Barat. Dikhawatirkan ada penumpukan kemudian harga melonjak. Apalagi di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat seperti saat ini,” ujar Yarangga. “Saat ini ada tim Satgas Pangan Polda Papua Barat bersama Pengendali Inflasi Daerah yang diturunkan memantau,” katanya lagi. (LP7/2021)

Latest articles

Regulasi OAP, MRPB Tegaskan Berani Tolak Pasal Tak Akomodatif

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menegaskan keberanian untuk menolak pasal dalam regulasi Orang Asli Papua (OAP) yang dinilai belum mengakomodasi kebutuhan...

More like this

Regulasi OAP, MRPB Tegaskan Berani Tolak Pasal Tak Akomodatif

MANOKWARI, LinkPapua.id – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menegaskan keberanian untuk menolak pasal dalam...

Mudah Pindah Faskes JKN, Bumil di Manokwari Terbantu Sambut Persalinan Anak Ke-4

MANOKWARI, LinkPapua.id – Ibu hamil (bumil) peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Ema Onawame (27)...

Gubernur Lepas 210 Peserta Ziarah Keagamaan Papua Barat, Minta Jadi Teladan Masyarakat

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melepas 210 peserta program perjalanan keagamaan...