MANOKWARI, Linkpapua.com- Pemerintah Provinsi Papua Barat menunjukkan keseriusan menekan prevalensi kasus stunting dan kemiskinan ekstrem. Untuk tahun 2023 pemprov telah menggelontorkan anggarkan Rp160 miliar.
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan, satgas penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem telah terbentuk. Pemprov juga telah menunjuk ketua tim.
“Ketua tim kita sudah tunjuk yakni Asisten III Papua Barat Abdullatif Suaeri. Kita kucurkan anggaran Rp160 miliar untuk dua program yang jadi konsentrasi kita (stunting dan kemiskinan ekstrem),” jelas Waterpauw saat apel, Senin (17/4/2023).
Menurutnya, nggaran ini terbagi di delapan OPD. Yakni Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, dan Dinas Ketahanan Pangan. Berikut dua OPD lainnya yakni Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pemberdayaan Kampung.
“Pak sekda kumpulkan mereka lagi apa saja yang akan dilakukan dalam rangka penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Dikatakan Waterpauw, tugas tim penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem salah satunya yakni memonitoring dana desa.
Waterpauw menargetkan, tim akan bekerja tiga bulan ke depan. Dalam kurun waktu itu ia menginginkan ada progres penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem. (LP9/Red)
