Tidak Cukup Bukti, Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Pejabat Pemprov Papua Barat Dihentikan

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – Penyidikan laporan dugaan kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oknum pejabat di Pemerintah Papua Barat akan dihentikan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat Kombes Pol Novia Jaya mengatakan, hasil Psikiatrik yang merupakan salah satu alat bukti dalam Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, sudah didapatkan. “Karena tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan sehingga kasusnya dihentikan. Pasalnya tidak ditemukan atau tergambar suatu trauma dan atau tanda-tanda kekerasan seksual,” kata Kombes Pol Novia Jaya Rabu (3/1/2024) di Manokwari.

Dia mengatakan hal tersebut tentu, Pasal atau UU yang diterapkan dalam penyelidikan laporan dugaan pelecehan seksual tersebut tidak terbukti. Sehingga akan lakukan gelar perkara untuk dihentikan.

Sebelumnya oknum pejabat di Pemprov Papua Barat berinisial LI dilaporkan ke Sentra Pelayanan Terpadu Kepolisian SPKT Polda Papua Barat oleh seorang perempuan berinisial CR dengan nomor LP/B/100/V/2023/SPKT/Polda PB tanggal 10 Mei 2023 tentang Dugaan Pelecehan Seksual.

Penyidik Polda saat Bulan Mei 2023 Penyidik Ditreskrimum Polda Papua Barat melakukan gelar perkara menindak lanjuti laporan tersebut ke tahapan penyidikan berdasarkan keterangan sejumlah saksi.(LP3/Red)

Latest articles

Rahmat Sinamur: Usulan Papua Barat Tengah Berangkat dari Aspirasi dan Persoalan...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Tengah kembali mengemuka di tengah dorongan sejumlah komponen masyarakat di wilayah Papua...

More like this

Rahmat Sinamur: Usulan Papua Barat Tengah Berangkat dari Aspirasi dan Persoalan Pembangunan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Tengah kembali...

Fraksi PDIP Dorong Pemprov Papua Barat Prioritaskan TPA, Jalan, Karhutla, hingga Ketahanan Pangan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRP Papua Barat menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah...

Fraksi Otsus Kritisi SiLPA Pendidikan Rp27,4 Miliar, Minta Anggaran Diukur dari Dampak

MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPRP Papua Barat mengkritisi SiLPA pada Dinas...