Manokwari,Papua Barat.com-Tiga daerah di Papua Barat akan menjadi perhatian serius Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada Pilkada serentak 9 Desember 2020.

Anggota Bawaslu Papua Barat Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi, Muhammad Nazil Hilmi, Jumat (27/11), mengatakan pada Pilkada tahun ini pihaknya memiliki peta serta Indeks kerawanan. Daerah-daerah yang masuk dalam zona merah akan memperoleh perhatian dengan pengawasan yang lebih ketat

Menurutnya ada tiga daerah yang harus mendapat perhatian lebih yakni Kabupaten Manokwari, Kaimana dan Teluk Bintuni. Bawaslu akan memberikan pengawasan lebih spesifik di tiga daerah itu.

“Dari kacamata Bawaslu kerawanan Pilkada tidak semata-mata karena faktor keamanan, bagi kami tidak demikian. Ada beberapa indikator diantaranya, tingkat kecurangan, politik indentitas, netralitas ASN dan beberapa indikator lainya,” katanya.

Untuk tiga daerah tersebut tersebut Bawaslu akan mengedepankan upaya pencegahan. Sehingga Pilkada berjalan lancar, aman, damai, sehat, jujur dan adil.

Pilkada serentak di Papua Barat akan dilaksanakan di Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Raja Ampat, Sorong Selatan, Kaimana serta Fakfak.

Nazil berharap tidak ada pemungutan suara ulang (PSU) pada Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di sembilan daerah ini.

“Kami berharap KPPS bekerja secara baik, mempedomani aturan yang ada. Kami juga mendorong pengawas kami bekerja secara cermat sehingga jika ada kecenderungan yang mengarah pada pelanggaran bisa dicegah,” kata .

Dia mengutarakan bahwa Bawaslu mengawal semua tahapan Pilkada di daerah tersebut. Untuk pelaksanaan pemungutan suara 9 Desember mendatang pihaknya pun telah menyiapkan pengawas sesuai jumlah TPS yang disiapkan KPU.

“Jumlah TPS yang tersebar di sembilan kabupaten ini total 1.879. Satu TPS akan diawasi satu pengawas dari Bawaslu,” kata Nazil lagi.

Sedangkan untuk teknis pelaksanaan pemungutan suara, lanjut Nazil, KPU merekrut tujuh orang per-TPS sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Ia berharap petugas KPPS di 1.879 TPS itu mendapat bekal yang cukup, baik pada aspek administrasi maupun aturan terkait kepemiluan. Sehingga mereka bisa bekerja secara profesional ada Pilkada ini.

“Netralitas penyelenggara baik KPU dan jajaran maupun Bawaslu dan jajaran yang penting untuk menyukseskan Pilkada serentak 2020 di Papua Barat,” pungkasnya. (LPB1/red)