JAYAPURA, LinkPapua.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan pemerintah pusat berkomitmen mengubah wajah kawasan perbatasan di Papua menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Langkah ini diambil agar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak hanya berdiri sebagai simbol kedaulatan, tetapi juga menjadi motor kesejahteraan masyarakat.
“Arahan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto) agar disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan,” ujar Ribka Haluk saat mendampingi kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Rabu (4/2/2026).
Ribka menjelaskan Presiden Prabowo telah memberikan instruksi khusus untuk mengoptimalkan fungsi PLBN di berbagai daerah. Strategi pembangunan infrastruktur di beranda terdepan negara ini akan disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan spesifik daerah tersebut.
Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri PPN/Bappenas untuk berkoordinasi secara intensif dalam proyek ini. Sinergi antar-kementerian diperlukan agar integrasi kebijakan pusat dan kebutuhan daerah otonomi khusus di Papua berjalan sinkron.
Wamendagri menilai kolaborasi dengan pimpinan DPR RI menjadi momentum strategis untuk memperkuat regulasi pendukung ekonomi perbatasan. Dukungan aturan yang kuat sangat diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang gerak dalam mengelola potensi lokalnya.
Ribka berharap kerja sama lintas lembaga ini dapat melahirkan solusi konkret bagi masyarakat di ujung timur Indonesia. Upaya ini merupakan bagian dari visi besar menjadikan kawasan perbatasan sebagai etalase ekonomi nasional yang membanggakan.
Usai pertemuan formal di kantor gubernur, rombongan dijadwalkan bertolak menuju lokasi perbatasan. Peninjauan lapangan dilakukan guna memverifikasi langsung kesiapan infrastruktur pendukung yang ada saat ini. (*/red)
