Presiden Prabowo Cabut Izin 4 Tambang Nikel di Raja Ampat, Tegaskan Komitmen Lindungi Lingkungan

Published on

JAKARTA, LinkPapua.com – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin empat perusahaan tambang nikel yang beroperasi di wilayah Geopark Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Selasa (10/6/2025), usai rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo di Istana Negara.

Empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Anugrasurya pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT KW Sejahtera Maining. Pemerintah menyatakan keempat perusahaan tersebut terbukti melakukan aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil yang dilindungi, serta melanggar ketentuan pengelolaan lingkungan hidup.

Baca juga:  Kemendagri Godok Calon Pj Gubernur PBD, DPR PB: Harus Orang Papua

“Presiden memerintahkan agar kawasan Raja Ampat dijaga ketat dari eksploitasi yang merusak alam. Ini kawasan warisan dunia, tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan jangka pendek,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menambahkan, pencabutan izin dilakukan setelah hasil evaluasi lintas kementerian menemukan adanya pelanggaran tata ruang, pencemaran lingkungan, dan ketidaksesuaian perizinan dengan Undang-Undang Perlindungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Baca juga:  TP PKK Sumuri Sosialisasikan Pencegahan Stunting kepada Ibu Hamil dan Menyusui

Langkah Presiden Prabowo mendapat dukungan luas, termasuk dari Komisi XII DPR RI. Wakil Ketua Komisi XII Bambang Haryadi menyampaikan apresiasi terhadap sikap tegas Presiden Prabowo.

“Kami mendukung penuh keputusan ini. Negara harus hadir melindungi kekayaan alam dan masyarakat adat,” tegas Bambang.

Selain itu, sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan aktivis lingkungan juga menyambut positif kebijakan ini, yang dinilai sebagai tonggak penting dalam perlindungan ekosistem laut dan konservasi alam Indonesia.

Baca juga:  Prabowo Usulkan Bangun Perkampungan Indonesia di Dekat Masjidilharam untuk Efisiensi Biaya Haji

Pemerintah akan melanjutkan dengan proses pemulihan lingkungan di wilayah terdampak tambang dan mengevaluasi ulang sistem perizinan di kawasan konservasi. Presiden juga meminta kementerian terkait untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas tambang di seluruh wilayah Indonesia.

Pencabutan empat IUP di Raja Ampat menjadi sinyal kuat pemerintahan Prabowo dalam mengedepankan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan, khususnya di wilayah-wilayah konservasi strategis nasional dan dunia. (*/red)

Latest articles

DPRP Papua Barat Kawal Aspirasi Otsus dan DBH Migas ke Jakarta

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat terkait dana otonomi khusus (Otsus) dan rencana pemangkasan dana bagi hasil minyak dan gas...

Bupati Kaimana Sambut Kepulangan Jamaah Umrah

More like this

Pemkab Manokwari Terapkan SP2D Online, Proses Pencairan Anggaran Kini Lebih Cepat

MANOKWARI, Linkpapua.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari mulai menerapkan sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)...

Kejuaraan Domino Manokwari Berakhir, PORDI Siapkan Agenda Kompetisi Berikutnya

MANOKWARI, Linkpapua.id-Kejuaraan Domino Kabupaten Manokwari Tahun 2026 yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang...

Usia 128 Tahun, Manokwari Diajak Terus Bertransformasi Menuju Kesejahteraan

MANOKWARI, Linkpapua.id – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan...