SMSI: Verifikasi Dewan Pers Tidak Perlu untuk Kebebasan Pers

Published on

JAKARTA, LinkPapua.id – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyatakan proses verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers tidak diperlukan untuk menjaga kemerdekaan pers di Indonesia. Organisasi ini menilai syarat badan hukum dari pemerintah sudah cukup untuk melegitimasi operasional media siber.

“Untuk mempercepat kebebasan pers kami pikir tidak perlu legitimasi lain yang menyulitkan usaha pers, seperti verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers. Cukup berbadan hukum seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999,” ujar Ketua Umum SMSI, Firdaus, dalam keterangannya, Minggu (3/5/2026).

Baca juga:  Satgas Pamrahwan Yonif 500/Sikatan bantu warga bangun pagar Masjid Al-Rochim

Pernyataan ini disampaikan dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Jakarta Pusat, Minggu siang. Firdaus menyebut mendirikan perusahaan pers merupakan hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi serta deklarasi internasional.

Firdaus mengapresiasi Kementerian Hukum yang telah mempermudah proses pengurusan badan hukum bagi 3.000 anggota SMSI. Dia meminta aparatur negara dan masyarakat mendukung kebebasan pers tanpa adanya hambatan birokrasi tambahan.

Baca juga:  Kemensos Dorong Pemberdayaan Papua Barat lewat Pendekatan Budaya dan Data

“Tidak berlebihan kalau hari ini kami meminta semua lapisan masyarakat dan apatur negara turut mendukung kebebasan pers, mendukung hak asasi manusia, dan sekaligus menghargai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberi legitimasi hukum pada perusahaan media,” bebernya.

Dia menjelaskan kebebasan tersebut telah dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 dan dipertegas melalui UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Menurutnya, regulasi tersebut sudah mengatur mekanisme kemerdekaan pers tanpa penyensoran maupun pembredelan.

Baca juga:  SMSI: Konstituen Perlu Punya Keterwakilan di Dewan Pers

“Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum,” terang Firdaus mengutip Bab II Pasal 2 UU Pers.

Dia menambahkan pers nasional memiliki hak mencari dan menyebarluaskan informasi demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Firdaus menegaskan kemerdekaan pers sepenuhnya adalah hak asasi warga negara.

“Itulah kebebasan pers yang dikuatkan oleh undang-undang,” tutupnya. (*/red)

Latest articles

Pekan Literasi, Hermus Tekankan Pentingnya Literasi dan Pembentukan Karakter Anak

0
MANOKWARI, Linkpapua.id – Dalam kegiatan Pekan Literasi yang diselenggarakan oleh Bunda PAUD Kabupaten Manokwari, Bupati Manokwari, Hermus Indou, menegaskan pentingnya menjadikan literasi sebagai gerakan...

More like this

Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri dari Wapres ke MPR

JAKARTA, LinkPapua.id – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya...

Kemenag Gelar Doa Serentak, Libatkan Tokoh Lintas Agama untuk Perkuat Persatuan Bangsa

JAKARTA, LinkPapua.id - Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar doa bersama secara serentak di seluruh...

Gibran Ingin Mengundurkan Diri dari Wapres

JAKARTA, LinkPapua.id – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri...