MANOKWARI, Linkpapua.com- Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan, revitalisasi peran posyandu sangat menentukan upaya penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting. Posyandu menjadi garda terdepan dalam mendorong pelibatan warga hingga ke pelosok.
“Karena itu revitalisasi peran posyandu (pos pelayanan terpadu), dalam percepatan
penanganan kemiskinan ekstrem dan
penurunan stunting harus terus didorong,” ungkap Waterpauw pada pembukaan musrenbang RKPD 2024, Kamis (4/5/2023).
Waterpauw menjelaskan, rata-rata persentase penduduk miskin ekstrem di Papua Barat pada tahun 2021 sebesar 9,64 persen. Lalu pada tahun 2022 turun menjadi 8,35 persen.
“Artinya bahwa rata-rata persentase penduduk miskin ekstrem di Papua Barat mengalami penurunan sebesar 1,29 persen. Namun masih di bawah rata-rata nasional. Begitu juga kondisi stunting masih cukup tinggi. 4 kabupaten angkanya naik,” paparnya.
Menurut Waterpauw, empat daerah ini kini menjadi fokus perhatian pemprov. Empat kabupaten itu yakni, Kabupaten Pegunungan Arfak yang berada di angka 11,4 persen. Lalu Kabupaten Manokwari sebesar 9,7 persen, Kabupaten Fakfak sebesar 3,00 persen dan Kabupaten Kaimana sebesar 0,7 persen.
Untuk menekan prevalensi stunting, dibutuhkan peran posyandu. Kata Waterpauw, posyandu akan jadi penggerak sasaran oleh perangkat kampung dan kelurahan.
Kedua, sasaran yang digerakkan ke posyandu; bumil, bufas, baduta, balita, remaja dan keluarga miskin ekstrem. Ketiga penganggaran biaya untuk kader
posyandu, biaya PMT perbaikan gizi
baduta dari otaas, add dan bok blt.
Keempat, pelayanan terpadu ukur timbang,
layanan vitamin A, imunisasi, KB, makan telur bagi baduta dan balita, serta BLT dan BPNT bagi keluarga miskin ekstrem dan keluarga berisiko stunting.
“Dengan adanya peran tersebut posyandu akan jadi ramai karena tambahan layanan bagi keluarga miskin ekstrem dan keluarga berisiko stunting yang mendapatkan BLT dan BPNT. Selain itu, keluarga berisiko stunting dari sisi tidak miliki jamban sehat, tidak bisa akses air layak minum, tidak miliki rumah layak huni akan dilayani langsung ke rumah yang bersangkutan atau lingkungan setempat,” paparnya.
Sementara itu, disebutkan Waterpauw, pelayanan PMT untuk bayi dua tahun
stunting dikelola oleh tim pendamping
keluarga (bidan/ahli gizi, kader PKK,
kader posyandu/KB) setiap hari selama 3
bulan. Tim ini bekerja dengan prinsip 3 tepat (tepat sasaran, tepat komposisi menu dan tepat waktu).
Waterpauw lalu memberi gambaran soal keluarga berisiko stunting. Mereka di antaranya keluarga yang memiliki bayi dua tahun, sedang hamil, sedang menyusui, tidak miliki jamban sehat dan tidak bisa mengakses air layak minum. Di samping itu, mereka juga tidak miliki rumah layak
huni, jumlah anak terlalu banyak, hamil
pada usia terlalu muda dan terlalu tua, serta
jarak kehamilan terlalu dekat.
“Hal ini menjadi tantangan dan tugas kita
bersama untuk memperbaiki capaian kinerja di berbagai sektor pembangunan di tahun 2024,” katanya.
Waterpauw mengatakan, diperlukan pendekatan perencanaan pembangunan secara tematik-holistic, integratif dan spasial guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara lebih efektif dan efisien.(LP9/Red)
