MANOKWARI, LinkPapua.id – Tiga organisasi masyarakat di Papua Barat menolak rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas hingga 81 persen pada 2027. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan karena kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu ekonomi masyarakat dan usaha kontraktor lokal.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi karena DBH Migas tahun 2027 akan dipotong 81 persen. Ini tentu sangat mengganggu kehidupan masyarakat di Tanah Papua, khususnya Papua Barat, termasuk kontraktor OAP yang bekerja di sektor migas,” kata Ketua PAL-KOAP Papua Barat Alex Wonggor saat aksi damai di depan Gedung Keuangan Negara, Manokwari, Senin (9/11/2026).
Aksi tersebut digelar PAL-KOAP Papua Barat, Parlemen Jalanan, dan KNPI Papua Barat. Ketiga organisasi menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat agar mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan kondisi ekonomi masyarakat Papua Barat.
Alex mengatakan Papua Barat merupakan daerah penghasil migas, sehingga rencana pemotongan DBH Migas sebesar 81 persen menjadi perhatian mereka. Dia mendesak pemerintah pusat mengevaluasi rencana pemangkasan anggaran tersebut.
Menurutnya, Papua Barat masih membutuhkan dukungan anggaran untuk mengejar ketertinggalan pembangunan, terutama dalam penyediaan infrastruktur. Dia meminta pemerintah tidak menerapkan efisiensi dan pemotongan anggaran secara terus-menerus tanpa mempertimbangkan kebutuhan daerah.
“Kami meminta agar aspirasi ini disampaikan kepada Presiden Prabowo. Papua membutuhkan pembangunan dan infrastruktur agar bisa maju seperti provinsi lain di Indonesia. Jangan melihat Papua dengan sebelah mata,” ujarnya.
Aspirasi ketiga organisasi tersebut diterima anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Barat Ismail Sirfefa bersama perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat. Ismail mengatakan aspirasi itu perlu dibahas bersama pemangku kepentingan daerah sebelum diteruskan ke pemerintah pusat.
Ismail menyarankan pertemuan lanjutan yang melibatkan BP3OKP, pemerintah provinsi, DPRP, dan MRPB. Dia menilai pembahasan bersama diperlukan agar seluruh pihak memahami substansi persoalan DBH Migas.
“Kami berinisiatif untuk mengundang Gubernur, DPRP, dan MRP agar kita bisa duduk bersama membicarakan aspirasi ini. Sebab, persoalan ini menjadi pergumulan kita bersama,” tuturnya.
Ismail mengatakan hasil pembahasan dapat diteruskan kepada Presiden dan Wakil Presiden di Jakarta melalui mekanisme koordinasi yang berlaku. Dia juga mengapresiasi masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai.
“Saya menyampaikan aspirasi kepada ketiga organisasi yang telah menyuarakan aspirasi ini untuk menuntut hak kita di Papua Barat. Selanjutnya bersama-sama kita kawal aspirasi ini agar sampai kepada menteri keuangan dan bapak presiden,” ucapnya. (LP14/red)
