MANOKWARI, LinkPapua.id – Seleksi terbuka (selter) lelang jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama Pemprov Papua Barat masuk tahap wawancara dan presentasi. Sebanyak 71 peserta akan menjalani tes pada 11-15 September 2025.

Ketua panitia selter JPT, Ali Baham Temongmere, menyebut jadwal ini sempat bergeser. Pergeseran dilakukan karena situasi di Manokwari pekan lalu tidak kondusif.

“Seluruh peserta akan kembali mengikuti tes wawancara dan persentase selama 4 hari dimulai tanggal 11 hingga 15 September,” ujarnya di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (8/9/2025).

Ali Baham yang juga Sekda Papua Barat menjelaskan, jadwal awal hanya tiga hari, yakni 11-13 September. Namun, karena peserta cukup banyak, tes diperpanjang hingga 15 September.

Dia berharap seluruh rangkaian tes berjalan lancar hingga selesai. Panitia berkomitmen menjaga transparansi dan profesionalitas dalam proses seleksi.

Sejauh ini dari 17 jabatan yang dilelang, hanya posisi Kepala Bappeda yang gagal diperebutkan. Hal itu karena pendaftar hanya dua orang, sementara syarat minimal tiga peserta.

“Karena Bappeda tidak memenuhi syarat akhir kami tutup. Sehingga sementara Bappeda masih dipimpin oleh Plt,” tuturnya.

Ali Baham menekankan peserta sebaiknya mendaftar sesuai bidang ilmu terapan. Pansel juga membentuk tim khusus untuk menilai kompetensi masing-masing peserta.

“Kemarin kan sudah uji kompetensi dan itu sesuai dengan masing-masing jabatan yang dilamar. Sementara proses ini berjalan kami juga ada tim khusus dari Pegaf yang menilai kompetensi dan ilmu terapan peserta,” katanya.

Dia menjelaskan teknis tes meliputi presentasi makalah lima menit dan wawancara 20 menit. Beberapa parameter juga akan didalami lebih jauh oleh tim seleksi.

Di sisi lain, polemik di Dinas Perhubungan Papua Barat ikut menjadi sorotan. Kadis Perhubungan diberhentikan dan ditugaskan sebagai Plt di OPD lain, sementara Gubernur Dominggus Mandacan menunjuk Plt baru untuk Dishub.

“Jadi, masih merujuk pada SK yang lama untuk kepala dinas perhubungan sementara dia menjadi Plt tetap dijalankan dalam batas-batas kewenangan tertentu,” ucapnya. (LP14/red)