Anggaran Terbatas, DPRD Teluk Bintuni Hanya Tetapkan Tiga Propemperda

Published on

BINTUNI, Linkpapua.com- Komisi C DPRD Teluk Bintuni telah menetapkan tiga Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), Kamis (27/5/21). Awalnya ada l Enam Propemperda yang merupakan inisiatif DPRD. Namun berhubung anggaran terbatas, hanya tiga Propemperda yang ditetapkan.

Ketua Propemperda DPRD Teluk Bintuni, Topan Sarungallo mengaku dari enam Propemperda yang ditetapkan, hanya tiga yang prioritas. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran yang tersedia.

“Karena adanya covid-19 sehingga anggaran sangat terbatas sekali. Dana yang tersedia akan dimaksimalkan sebaik mungkin, Ujar Topan Sarunggali, Kamis (27/5/2021).

Baca juga:  Kubu Yohanis-Joko 'PD' Menang Satu Putaran di Pilkada Teluk Bintuni

Lagi kata Topan, Enam rancangan Propemperda sesuai hasil kesepakatan rapat. Tiga diantaranya Permusyawaratan Kampung, Pendidikan Gratis dan Kepemudaan.

“Ada dua Raperda lagi yang menurut kami juga sangat prioritas melihat kondisi Bintuni yang rawan bencana yakni Raperda Penangulangan bencana alam dan Keselamatan Kebakaran dan Pelayaran. Di Bintuni ini, kita tidak bisa memprediksi cuaca ekstrim, sehingga kami mengusulkan satu rancangan peraturan daerah tentang itu,” bebernya.

Baca juga:  Tinjau Lokasi Pembangunan Dermaga Aranday, Dishub Terjunkan Tim Konsultan

“Kita lihat nanti di anggaran perubahan masih memungkinan, tentunya dari 6 rancangan peraturan daerah kami akan terus bekerja siapkan kajian akademisnya dan Rap-nya. Jika  anggaran tersedia, kami akan berkonsultasi dengan panitia penyusunan prodak daerah yang dikoordinir oleh bapak Sekda,” jelas Topan.

Baca juga:  DPRD Setujui Pertanggungjawaban APBD 2020 Pemkab Teluk Bintuni

Dirinya menambahkan, tahun 2021 ini  pihaknya sudah mempersiapkan sosialisasi Perda, agar masyarakat tahu Perda yang sudah dibuat oleh DPRD Teluk Bintuni.

“Kami juga berharap OPD-OPD teknis dan kepada pemerintah daerah agar maksimal melakukan penegakan perda-perda tersebut,” katanya seraya meminta bupati bisa memberikan target-target kepada OPD terkait penegakan perda yang dimaksud.(LP5/red)

Latest articles

Joko Lingara Terpilih Aklamasi Pimpin PMI Teluk Bintuni 2026-2031

0
TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Joko Lingara terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, periode...

Gempa Bumi M 7,2 Guncang Maluku Barat Daya

More like this

Joko Lingara Terpilih Aklamasi Pimpin PMI Teluk Bintuni 2026-2031

TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Joko Lingara terpilih secara aklamasi sebagai Ketua...

Revisi Perdasus DBH Migas Capai 17 Pasal, DPRP Siapkan Skema BLT untuk Masyarakat Adat Sebyar

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyusun revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22...

Perdasus DBH Migas Dirombak, Bupati Bintuni Desak Hak Masyarakat Adat Sebyar Jadi Prioritas

MANOKWARI, LinkPapua.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni mendesak perubahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)...