Perdasus DBH Migas Dirombak, Bupati Bintuni Desak Hak Masyarakat Adat Sebyar Jadi Prioritas

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni mendesak perubahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22 Tahun 2022 tentang pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat. Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy meminta perubahan regulasi tersebut memprioritaskan hak masyarakat adat, terutama Suku Sebyar sebagai kelompok yang terdampak langsung aktivitas industri migas.

“Pembagian selama ini sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni. Karena itu, kami meminta beberapa perubahan terkait pembagian hasil sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi,” ujar Yohanis saat ditemui wartawan usai mengikuti FGD di Vitta Niu Hotel, Manokwari, Jumat (20/11/2026).

Yohanis mengatakan aspirasi masyarakat Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sebyar telah diakomodasi dalam draf perubahan Perdasus. Pembahasan selanjutnya akan ditindaklanjuti Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRP Papua Barat bersama Pemprov Papua Barat.

Baca juga:  Wabup Teluk Bintuni Semprot ASN: Malas, tapi Terima Gaji Lancar

Dia menilai mekanisme pembagian DBH Migas saat ini belum memberikan manfaat yang proporsional bagi Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil. Padahal, masyarakat adat, khususnya Suku Sebyar, memiliki keterkaitan langsung dengan wilayah dan aktivitas industri migas di daerah tersebut.

Yohanis meminta perubahan Perdasus menempatkan kepentingan masyarakat adat sebagai prioritas. Pemkab Teluk Bintuni juga berharap peningkatan produksi operator Genting Oil pada tahun mendatang membawa manfaat langsung bagi masyarakat di Distrik Sumuri.

“Dalam draf perubahan yang kami usulkan, kepentingan masyarakat adat harus menjadi perhatian utama, khususnya suku terdampak, yaitu Suku Sebyar. Kami berharap dengan produksi Genting Oil tahun depan, masyarakat di wilayah Distrik Sumuri juga bisa merasakan perubahan dan manfaatnya,” katanya.

Selain pembagian DBH, Yohanis menilai revisi Perdasus Nomor 22 Tahun 2022 perlu mempertimbangkan terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru (DOB). Perubahan struktur pemerintahan dan wilayah tersebut harus diperhitungkan agar pembagian DBH Migas tidak menimbulkan ketimpangan kepentingan antardaerah.

Baca juga:  Polda PB Bantah Pengusutan Kasus Pemalsuan Dokumen CPNS Lambat: Segera Gelar Perkara

Pemkab Teluk Bintuni juga mempersoalkan berkurangnya transfer DBH Migas dari pemerintah pusat. Padahal, daerah penghasil masih mengandalkan transfer fiskal untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Yohanis mengatakan pemerintah daerah mempertanyakan penurunan penerimaan DBH tersebut karena capaian lifting minyak dan gas bumi dinilai masih sesuai harapan. Dia menegaskan kondisi itu perlu mendapat penjelasan dari pemerintah pusat.

“Daerah masih sangat mengharapkan transfer fiskal dari pemerintah pusat. Kalau kita melihat lifting minyak dan gas bumi, kondisinya sesuai, tetapi DBH yang kita terima justru mengalami pengurangan,” ungkapnya.

Yohanis mengatakan Pemkab Teluk Bintuni masih menunggu penjelasan dan kepastian kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga berencana membahas persoalan tersebut dalam pertemuan bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) untuk mengetahui faktor penyebab berkurangnya penerimaan DBH.

Baca juga:  Hari Bumi 2025, Wabup Bintuni Luncurkan Penanaman Sejuta Pohon Matoa

Menurutnya, besarnya aktivitas industri migas belum otomatis meningkatkan manfaat fiskal yang diterima daerah penghasil. Karena itu, pemerintah pusat diminta menjelaskan secara transparan dasar penghitungan dan penyaluran DBH, terutama di tengah kebutuhan pembangunan daerah.

Yohanis berharap revisi Perdasus menghasilkan formula pembagian DBH yang lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian bagi daerah penghasil serta masyarakat adat. Dia menegaskan manfaat eksploitasi migas harus dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah penghasil.

“Kekayaan sumber daya alam yang dieksploitasi di Teluk Bintuni tidak hanya tercatat sebagai angka produksi dan penerimaan negara, tetapi juga harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adat Suku Sebyar dan masyarakat di wilayah penghasil,” ucapnya. (LP14/red)

Latest articles

Bawa Potensi Mangrove Papua Barat ke COP31 Turki, Prof Charlie Tekankan...

0
ANTALYA, LinkPapua.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Prof Charlie D Heatubun memperkenalkan potensi mangrove Papua Barat dalam forum Conference of...

More like this

Bawa Potensi Mangrove Papua Barat ke COP31 Turki, Prof Charlie Tekankan Hak Masyarakat Adat

ANTALYA, LinkPapua.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Prof Charlie D...

Kepala Bappeda Papua Barat Paparkan Inisiatif Panel Sains New Guinea di Forum COP31 Turki

ANTALYA, LinkPapua.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Prof Charlie D...

Aloysius Paulus Tampung Aspirasi Pedagang-Petani Saat Reses di Sowi Manokwari

MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota DPRP Papua Barat Aloysius Paulus Siep menampung aspirasi pedagang, petani,...