Wabup Teluk Bintuni Semprot ASN: Malas, tapi Terima Gaji Lancar

Published on

TELUK BINTUNI, Linkpapua.com – Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni, Matret Kokop, menyoroti rendahnya tingkat disiplin aparatur sipil negara (ASN). Ia menyebut, banyak ASN malas kerja, padahal tiap bulan terima gaji.

“Pegawai makin banyak, tetapi kenapa yang hadir di apel gabungan cuma sekitar 100. Apa belum sadar kalau setiap bulan terima gaji dari pemerintah. Jangan pikir proyek, agar kepala dinas proaktif terhadap bawahannya,” ketus Matret saat memimpin apel gabungan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni, Senin (7/11/2022).

Baca juga:  Deadline 30 September! Bupati Mansel Warning OPD soal Temuan BPK

Menurutnya, Teluk Bintuni bisa maju jika ASN bekerja sepenuh hati. Pelayanan publik hanya bisa dihasilkan jika semua proaktif.

“Mari bersama-sama proaktif bersama BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan). BPK RI hadir di Kabupaten Teluk Bintuni untuk memberikan pembinaan kepada kita semua. Tidak usah takut terutama untuk pimpinan OPD yang sudah menunjuk PPK dan bendahara,” jelasnya.

Selanjutnya, terkait inflasi, Matret mengingatkan untuk dinas terkait agar segera melakukan langkah antisipasi. Persiapkan ketersediaan pangan agar tidak terjadi gejolak harga di masyarakat.

Baca juga:  Gubernur Dominggus Ajak Papua Bangkit di Perayaan Seabad Nubuatan Kijne

“Bahan pokok barang sudah turun harga masih tetap naik. Serta untuk kesiapan pasca Natal dan Tahun Baru dipersiapkan agar tidak menimbulkan persoalan,” pintanya.

Untuk Dinas Perindagkop, Matret berpesan agar segera menertibkan pasar-pasar.

“Saya tidak perlu bicara lagi, harus begini atau begitu, karena bukan anak kecil lagi. Karena masing-masing sudah punya tanggung jawab dan tugas,” tegas Matret.

Ia pun mengajak semua OPD bekerja sesuai standar. Sebab, kata Matret, untuk memperbaiki Teluk Bintuni semua sektor harus berjalan seimbang.

“Saya berharap terkait inflasi, stunting pada tahun 2023 harus turun. Dan soal kemiskinan ekstrem, kita sudah melakukan penanganannya tapi kenapa tidak dilaporkan ke provinsi. Akhirnya nama Kabupaten Teluk Bintuni masih merah terus. Kita dianggap tidak kerja,” katanya.

Baca juga:  Musda Bersama BKPRMI Kabupaten di Papua Barat, Pemuda Masjid Bersatu untuk Pembinaan Masyarakat

“Terkait inflasi dan kemiskinan ekstrem saya sudah laporkan pada tanggal 28 September 2022 pada saat arahan Bapak Presiden. Terima kasih Pak Sekda dengan tim yang telah menyerahkan dokumen kepada saya. Saya sudah kirim dokumen langsung ke sekretariat Presiden,” katanya lagi. (LP5/Red)

Latest articles

Suami di Manokwari Laporkan Istri dan Oknum Komisioner KPU ke Polisi...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Seorang suami berinisial R melaporkan istrinya, TJ, dan AM yang disebut sebagai Komisioner KPU Papua Barat periode 2025-2030 ke Polresta Manokwari....

More like this

Satpol PP dan Damkar Mansel Imbau Warga Tak Bakar Lahan Usai 9 Titik Kebakaran

MANSEL, LinkPapua.id - Satpol PP dan Damkar Manokwari Selatan (Mansel), Papua Barat, mengimbau masyarakat...

CKG Sekolah di Mansel, Dinkes Libatkan Seluruh Puskesmas Validasi Data

MANSEL, LinkPapua.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel), Papua Barat, melibatkan seluruh...

Pemkab Bintuni Groundbreaking Pembangunan Pelabuhan Babo Rp78,7 Miliar, Target Selesai 1,5 Tahun

TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni, Papua Barat, memulai pembangunan Pelabuhan...