Bawa Potensi Mangrove Papua Barat ke COP31 Turki, Prof Charlie Tekankan Hak Masyarakat Adat

Published on

ANTALYA, LinkPapua.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Prof Charlie D Heatubun memperkenalkan potensi mangrove Papua Barat dalam forum Conference of the Parties (COP31) di Antalya, Turki. Dia menegaskan pengelolaan karbon biru harus melindungi hak masyarakat adat sekaligus meningkatkan kesejahteraan komunitas pesisir.

“Protect the ecosystems, empower the communities, secure the climate, and sustain the future (Lindungi ekosistem, berdayakan masyarakat, jaga iklim, dan keberlanjutan masa depan),” ujar Charlie saat menjadi pembicara dalam forum E8 – Blue Carbon Session di Indonesia Pavilion, Blue Zone, COP31, Senin (16/11/2026).

Dalam presentasi bertajuk Blue Carbon for Sustainable Future: Integrating Science, Governance and Coastal Ecosystem Conservation in West Papua Province – Indonesia, Charlie memaparkan peran mangrove dalam menyerap dan menyimpan karbon. Kawasan New Guinea memiliki sekitar 11,9 persen dari total luas mangrove dunia dengan kurang lebih 43 spesies yang telah tercatat.

Papua Barat sendiri memiliki kawasan mangrove seluas sekitar 452.666 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 258.427 hektare atau 57,1 persen berada dalam kawasan lindung.

Baca juga:  Syarat Lengkap Mahasiswa OAP Bisa Dapat Rp100 Juta Bantuan Pemprov Papua Barat

Potensi penyimpanan karbon mangrove Papua Barat juga terlihat dari hasil penelitian di lima lokasi, yakni Teluk Bintuni, Teluk Arguni, Buruway, Teluk Etna, dan Kaimana. Penelitian yang mencakup 255 plot pengamatan itu mencatat rata-rata cadangan karbon mencapai sekitar 1.087 megagram karbon per hektare (Mg C/ha).

Sekitar 89 persen cadangan karbon tersebut tersimpan di dalam tanah (soil carbon), bukan pada tegakan pohon di atas permukaan. Temuan ini menunjukkan perlindungan mangrove tidak cukup hanya dengan menjaga pohon, tetapi juga harus mempertahankan tanah dan fungsi ekologis yang mendukung penyimpanan karbon.

Charlie menyoroti perubahan penggunaan lahan, penebangan yang tidak berkelanjutan, serta konversi mangrove menjadi tambak sebagai ancaman terhadap ekosistem pesisir. Aktivitas tersebut berpotensi menghilangkan cadangan karbon dalam jumlah besar.

Menurutnya, upaya konservasi perlu menjaga sistem hidrologi, proses sedimentasi, dan fungsi ekologis mangrove secara menyeluruh. Perlindungan komponen tersebut penting karena sebagian besar cadangan karbon ekosistem mangrove tersimpan di dalam tanah.

Baca juga:  Mosi Tidak Percaya, DPC Gerindra di Papua Barat Desak Lakotani Diganti

Papua Barat telah memiliki sejumlah kebijakan untuk memperkuat perlindungan ekosistem mangrove. Landasan tersebut mencakup RPJPD 2025–2045, RPJMD 2025–2029, Rencana Aksi Daerah Indonesia FOLU Net Sink 2030, serta Perda Papua Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove Esensial.

Untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan tersebut, Charlie mengusulkan lima prioritas inisiatif karbon biru Papua Barat. Prioritas itu meliputi perlindungan mangrove dengan cadangan karbon tinggi, pengelolaan keterkaitan ekosistem darat dan laut, serta pembangunan sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (Monitoring, Reporting and Verification/MRV) berbasis sains.

Dua prioritas lainnya ialah restorasi mangrove berdasarkan fungsi ekologis dan pemberdayaan masyarakat adat serta komunitas lokal. Seluruh agenda tersebut diarahkan untuk menghubungkan perlindungan ekosistem dengan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan.

Baca juga:  DAS Wariori Kritis, BPBD Papua Barat Sebut Banjir di Mansaburi Ancaman Permanen

Charlie juga menekankan pengakuan hak ulayat, pembagian manfaat yang adil, dan pembiayaan berkelanjutan dalam program karbon biru. Masyarakat adat tidak boleh hanya menjadi objek konservasi, tetapi harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat nyata dari perlindungan ekosistem di wilayah mereka.

Dia mengingatkan karbon biru tidak boleh hanya dipandang sebagai kegiatan penghitungan atau perdagangan karbon. Agenda tersebut harus terhubung dengan mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan masyarakat adat, dan pengembangan ekonomi pesisir.

Partisipasi Papua Barat dalam COP31 menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi mangrove daerah kepada komunitas internasional. Forum tersebut juga membuka ruang penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat adat, dan mitra pembangunan.

Menutup paparannya, Charlie mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Dia menyampaikan bahwa generasi sekarang harus mewariskan mata air dan lingkungan yang sehat kepada anak cucu, bukan air mata akibat kerusakan lingkungan. (LP14/red)

Latest articles

Kepala Bappeda Papua Barat Paparkan Inisiatif Panel Sains New Guinea di...

0
ANTALYA, LinkPapua.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Prof Charlie D Heatubun memaparkan inisiatif pembentukan Science Panel for New Guinea, Northern...

More like this

Kepala Bappeda Papua Barat Paparkan Inisiatif Panel Sains New Guinea di Forum COP31 Turki

ANTALYA, LinkPapua.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Prof Charlie D...

Aloysius Paulus Tampung Aspirasi Pedagang-Petani Saat Reses di Sowi Manokwari

MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota DPRP Papua Barat Aloysius Paulus Siep menampung aspirasi pedagang, petani,...

Skema DBH Migas, Bupati Bintuni Usul 100 Persen Penerimaan Diatur Khusus

MANOKWARI, LinkPapua.id – Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy mengusulkan agar 100 persen penerimaan Dana...