Dugaan Korupsi Huntara Manokwari, Kejari Hadirkan Pendapat Ahli untuk Seret Tersangka

Published on

MANOKWARI, linkpapua.com-Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari tengah meminta keterangan sejumlah ahli dalam penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di kawasan Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

“Penyidik mengundang ahli teknik sipil yang paham di bidang konstruksi dan di bidang lainnya yang berkaitan dengan masalah ini. Permintaan keterangan ahli masih sementara berjalan, salah seorang yang dimintai keterangan yakni ahli konstruksi untuk melihat spesifikasi bangunan,” kata I Made Pasek Budiawan, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Manokwari, kepada Linkpapua.com, Senin (2/8/2021).

Baca juga:  Sekwan DPR Papua Barat Jadi Tersangka Korupsi Proyek APBD-P 2021, Langsung Ditahan

Selain meminta keterangan ahli konstruksi bangunan, penyidik Kejaksaan juga telah meminta keterangan ahli di bidang anggaran untuk menaksir biaya yang dikeluarkan dalam proyek pembangunan Huntara.

Budiawan mengungkap, permintaan keterangan ahli di bidang anggaran untuk menyeret atau menjerat pelaku lain terkait penyalahgunaan wewenang serta bukti lainnya yang mengarah pada tindak pidana.

“Semua sudah dilalui, sejumlah saksi dan ahli sudah kita periksa dan dimintai keterangannya. Proses yang masih sementara berjalan sekarang ialah permintaan keterangan ahli konstruksi. Kita tunggu saja hasilnya,” kata Budiawan.

Hingga saat ini Kejaksaan masih enggan terbuka soal calon tersangka dalam kasus tersebut. Sebab, penyidik masih menunggu perhitungan kerugian negara dalam proyek tersebut. Kerugian yang dimaksud ialah hasil perhitungan ahli konstruksi bangunan sebagaimana permintaan BPK perwakilan Papua Barat.

Baca juga:  Dugaan Korupsi Kesbangpol Mansel Masuk Tahap II, PS Ditahan di Rutan

Huntara mulai dibangun pemerintah pada 2016 untuk korban kebakaran di kompleks Borobudur, Distrik Manokwari Barat, tetapi pekerjaan Huntara ternyata tak diselesaikan hingga menjadi temuan Inspektorat.

Proyek tersebut pun menjadi kasus dan masuk meja penyidikan Kejari Manokwari. Meski sempat terhenti, kasus itu mulai dilidik kembali sejak 9 Oktober 2020 lantaran masih tak ada penyelesaian pekerjaan dari pihak ketiga.

Baca juga:  Hari Adhyaksa, Kejati Papua Barat Rilis Capaian Kinerja 2022

Dalam penyelidikan dan penyidikan Kejari Manokwari, Huntara yang terdiri dari 20 ruang, 1 dapur umum, dan 1 tempat penyimpanan bahan makanan, dibangun dengan menggunakan dana APBD Manokwari 2016 sebesar Rp5 miliar.

Sesuai aturan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) APBD 2016 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manokwari, proyek pembangunan Huntara harus dikerjakan oleh satu pihak saja.

Akan tetapi, fakta di lapangan sedikitnya terdapat keterlibatan 11 kontraktor pelaksana, dengan klasifikasi pekerjaan yang berbeda-beda mengerjakan proyek pembangunan Huntara Susweni. (LP7/2021)

Latest articles

Regulasi OAP, MRPB Tegaskan Berani Tolak Pasal Tak Akomodatif

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menegaskan keberanian untuk menolak pasal dalam regulasi Orang Asli Papua (OAP) yang dinilai belum mengakomodasi kebutuhan...

More like this

Mudah Pindah Faskes JKN, Bumil di Manokwari Terbantu Sambut Persalinan Anak Ke-4

MANOKWARI, LinkPapua.id – Ibu hamil (bumil) peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Ema Onawame (27)...

Patrick Meyer Dorong Penguatan Anggaran Perumda Minyei Arfak

MANOKWARI, Linkpapua.id-Anggota Komisi II DPRK Manokwari Patrick Y. Meyer mendorong Pemerintah Kabupaten Manokwari memberikan...

Pesta Sinoli-Torang Locavore Jadi Strategi BI Perkuat Pengendalian Inflasi Papua Barat

MANOKWARI, Linkpapua.id- Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Barat terus mendorong penguatan pengendalian inflasi...