BINTUNI, Linkpapua.com- Forum Anak Asli 7 Suku Bintuni Peduli Otonomi Khusus (Otsus) bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Teluk Bintuni, menggelar diskusi terbuka yang berlangsung di Kampung Argosigemerai, Distrik Bintuni Timur, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Kamis (2/9/2021).
Forum anak ini diprakarsai dan dibentuk oleh putra-putri asli Bintuni pada 1 Agustus 2021 lalu. Mereka bertekad mengawal dan menjadi mitra pemerintah daerah untuk bersinergi dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur sesuai penjabaran (Otsus) di Papua Barat.
Ketua Forum Anak Asli 7 Suku Bintuni Peduli Otsus, Agustinus Orocomna, mengatakan, “Arah dan tujuan dari terbentuknya forum ini adalah untuk menjadi mitra pemerintah daerah. Juga untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Otsus Nomor 2 Tahun 2021 dan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan Hak-Hak Dasar Masyarakat Adat 7 Suku Teluk Bintuni.”
Agustinus berharap, semua perangkat daerah bisa bekerja sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) Gubernur Papua Barat dan arahan Bupati Teluk Bintuni tentang penggunaan dana Otsus. “Agar sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni tegas,” kata Agustinus yang turut didampingi pengurus forum, yakni Harun Airbaru, Rudi Orocomna, dan Ali Refideso.
Agustinus menambahkan, “Harapan masyarakat 7 suku (Teluk Bintuni) dan Papua lainnya agar ‘Otsus gagal’ itu tidak ada lagi. Akan tetapi, menjadikan Kabupaten Teluk Bintuni sebagai salah satu kabupaten yang menggandeng masyarakat adat untuk mengawal penggunaan dana Otsus di Papua Barat.”
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Teluk Bintuni, Dorus Orocomna, yang hadir dalam diskusi ini sangat mendukung gerakan dari Forum Anak Asli 7 Suku Bintuni Peduli Otsus.
“Sebagaimana wujud konkret dari adanya program Otsus Papua dan Papua Barat, maka memang sudah semestinya harus dikawal dan diawasi agar senantiasa sejalan dengan program-program pemerintah daerah,” kata Dorus.
“Saya berharap semoga ke depan Forum Anak Asli 7 Suku Bintuni Peduli Otsus dapat terus eksis dan berdampak baik di masyarakat secara umum. Agar roda pemerintahan berjalan dengan baik dan masyarakat luas juga merasakan manfaatnya,” tutur Dorus. (LP5/red)
