MANOKWARI,linkpapua.com – SKK Migas diminta memberi porsi lebih optimal bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal di Papua Barat. Sebab,selama ini Pemprov Papua Barat sudah memberi perlindungan pada setiap kegiatan eksplorasi migas.

Kepala Dinas ESDM Papua Barat Yohan A Tulus menyampaikan bahwa pemerintah pemprov telah banyak membantu SKK Migas-KKKS. Bantuan itu lebih dominan dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi KKKS di lapangan.

“Karena itu kita minta agar memberdayaan tenaga kerja lokal dalam kegiatan hulu migas. Terutama OAP (orang asli Papua). Ini bentuk sinergitas yang terbangun,” jelas Yohan.

Kepala Staf Komando Daerah Militer XVIII / Kasuari, Brigjend TNI Djoko Handoko menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan program sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan rasa aman dan juga mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga mampu beradaptasi dengan mendukung kegiatan hulu migas di wilayah Papua Barat.

Rangkaian roadshow kelembagaan di Papua Barat dilaksanakan dengan mengadakan Forum Koordinasi Stakeholder Hulu Migas. Ini adalah forum dalam rangka mengampanyekan industri hulu migas yang dekat pada masyarakat.

Kepala Staf Komando Armada III Laksamana Pertama TNI, Yeheskel Katiandago menyampaikan kegiatan forum seperti ini sangat baik untuk dilakukan oleh SKK Migas dan stakeholder di wilayah Papua dan Maluku. Baik secara formal maupun informal untuk mendiskusikan kendala atau persoalan yang terjadi di lapangan.

“Karena banyak hal yang harus dihadapi dalam kegiatan hulu migas. Seperti perlindungan asslet Hulu Migas dan masalah hak ulayat masyarakat adat yang berujung pada pemalangan fasilitas perusahan, serta memastikan bahwa kehadiran kegiatan Hulu Migas dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah kerja melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM),” paparnya. (*/Red)