Raperdasus Dideadline 2022, Fraksi Otsus DPR PB Persilakan Publik Beri Masukan

Published on

MANOKWAR, linkpapua.com- Ketua Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPR Papua Barat George Dedaida mempersilakan publik untuk memberi masukan pada raperdasus yang tengah dibahas. Usulan dari berbagai pihak akan dikaji untuk menjadi muatan dalam regulasi itu.

“Dengan waktu yang tersedia ini sebagai tindak lanjut dari aturan yang lebih tinggi maka kita sedang berupaya menyusun rancangan peraturan Dldaerah khusus (raperdasus). Sehingga pokok pikiran dari elemen masyarakat agar bisa disampaikan untuk proses penyusunannya,” ujar Dedaida, Kamis (28/10/2021), menanggapi kemungkinan adanya aspirasi dalam muatan raperdasus.

Baca juga:  Minyak Goreng Masih Langka, DPR PB Minta Pemda Temukan Solusi

Menurut Dedaida, masukan publik sangat penting. Sebab raperdasus tengah dalam tahap akhir pembahasan.

Tahun depan di masa sidang pertama ditargetkan seluruh pembahasan akan selesai. Sehingga sebelum sampai pada pembahasan akhir diharapkan ada muatan dari aspirasi publik.

Baca juga:  Dampingi Gubernur Tinjau Vaksinasi Massal di Mansel, Pangdam Kasuari: Jangan Percaya Hoaks Vaksin

“Kita harus sudah bisa selesai di 2022 karena deadline waktu dari pemerintah pusat terbatas,” ujar Dedaida.

Dikatakan Dedaida, jika raperdasus tidak rampung sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan maka aturannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebagai tindak lanjut dari RPP, terdapat belasan raperdasus yang akan disusun.

“Ada beberapa raperdasus yang sudah dalam tahap penyusunan seperti tentang Dana Bagi Hasil (DBH), raperdasus tentang Jaminan kredit usaha rakyat , bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, dan beberapa raperdasus lainnya,” ungkapnya.

Baca juga:  Terlambat Setahun, 9 Anggota DPR Papua Barat Jalur Otsus Akhirnya Dilantik

Dengan membuka peluang bagi setiap masyarakat untuk memboboti raperdasus diharapkan nantinya produk hukum daerah tersebut bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Dengan demikian regulasi ini menjawab harapan keberadaan Undang-undang Otsus.(LP3/Red)

Latest articles

‎Gubernur dan Bupati Se-Papua Barat Temui Kemendagri, Perjuangkan Kepastian DBH Migas...

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama perwakilan pemerintah dari tujuh kabupaten menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperjuangkan kepastian alokasi Dana...

More like this

Yohanes Agus Rijanto Gantikan Sulastiana sebagai Wakapolda Papua Barat

MANOKWARI, Linkpapua.id – Brigjen Pol. Yohanes resmi menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda)...

BPK Papua Barat Sebut Pergantian Pejabat OPD Pemda Bisa Ganggu Pengawasan Keuangan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menyebut pergantian pejabat organisasi...

BPK Papua Barat Tegaskan Audit Bukan Sekadar Temukan Kerugian, Hasil Harus Berdampak ke Masyarakat

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menegaskan hasil pemeriksaan keuangan...