MANOKWARI, linkpapua.com – Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat memberi sederet koreksi terhadap eksekutif terkait tak optimalnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Golkar mengusul ditempuhnya sejumlah kebijakan baru.
“Dengan belum optimalnya PAD maka pemprov harus memanfaatkan peluang pajak, retribusi daerah, dana bagi hasil (DBH), perizinan-perizinan usaha dan pendapatan perusahaan milik daerah. Semua ini harus didongkrak untuk mendorong naiknya PAD,” ujar Juru Bicara Fraksi Golkar Arifin dalam rapat pandangan umum fraksi-fraksi DPR terhadap penjelasan Gubernur Papua Barat tentang nota keuangan dan raperda non-APBD, Senin (29/11/2021).
Fraksi Golkar berpandangan PAD memiliki posisi strategis. Karena harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Selain PAD, juga disoroti soal belanja modal jalan, jaringan dan irigasi harus merujuk pada RKPD 2022 yang menempatkan percepatan pemulihan ekonomi berbasis keunggulan daerah. Lalu Arifin juga menyinggung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya sebagai prioritas utama.
“Fraksi Golkar mengusulkan pagu belanja tersebut sebaiknya dievaluasi peruntukannya pada OPD teknis yang bersentuhan langsung dengan pemulihan ekonomi rakyat. Belanja pada BPKAD sebaiknya dipertimbangkan agar peruntukannya diatur secara berkeadilan oleh OPD yang berkaitan langsung dengan pemulihan ekonomi kerakyatan,” jelas Arifin.
Sementara itu, Fraksi Nasdem mendorong agar penyerahan DPA 2022 dilaksanakan sejak awal tahun. Sehingga realisasi dan penyerapan anggaran dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. (LP3/Red)
