Papua Barat Pertama di RI, Hari ini Serahkan DIPA-TKDD

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyerahkan secara simbolik Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2022 kepada seluruh kabupaten-kota se-Papua Barat, Rabu (1/12/2021). Papua Barat menjadi provinsi pertama di Tanah Air yang menyerahkan DIPA-TKDD.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Papua Barat Bayu Andy Prasetya menyampaikan penyerahan DIPA di Papua Barat merupakan yang pertama di seluruh Indonesia. Menurutnya, ini capaian tersendiri bagi PB.

Baca juga:  Buka Musda MUI, Dominggus Ajak Para Ulama Rawat Kerukunan

“Dengan penyerahan DIPA lebih awal sebagai komitmen untuk membangun daerah. Langkah-langkah pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan sinergi pemerintah pusat dan pemda. Terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan,” ujarnya.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengungkapkan DIPA menjadi acuan bagi para pimpinan satker dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif. DIPA dan TKDD ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.

Baca juga:  ASN Papua Barat Ibadah Bersama, Gubernur Dominggus Tekankan Integritas

“Penyampaian DIPA dan Daftar Alokasi TKKD secara lebih awal merupakan
komitmen pemerintah untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi, dan transformasi ekonomi yang lebih cepat. Upaya ini juga menjadi bukti bahwa Papua Barat dapat tetap produktif di masa pandemi Covid-19,” terang Dominggus.

Diakui Dominggus, perkembangan ekonomi 2021 dan proyeksi 2022 masih di bawah ancaman pandemi. Karena itu di berbagai sektor terjadi perlambatan.

“Ini terjadi secara nasional. Covid-19 yang bermutasi dan masih mengancam menjadi tantangan besar dalam pemulihan ekonomi. Karena dibutuhkan akselarasi dari pemda agar bisa keluar dari situasi ini,” ungkap Dominggus.

Baca juga:  Kukuhkan PKS Manokwari, Imam Muslih Ajak Kader PKS Membangun Soliditas

Dominggus menyampaikan sinergi satker dan pemerintah daerah harus selalu terjaga dengan peran dan fungsi masing-masing untuk memastikan agar APBN mampu mewujudkan ekonomi Papua Barat yang jauh lebih baik.

Meski menghadapi dinamika ketidakpastian perekonomian, Papua Barat diproyeksikan akan pulih dan makin kuat di tahun depan. (LP3/Red)

Latest articles

DPRK Manokwari Dorong Perubahan APBD 2026 Perkuat Pelayanan Publik

0
MANOKWARI, Linkpapua.id- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari mulai membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon...

More like this

DPRK Manokwari Dorong Perubahan APBD 2026 Perkuat Pelayanan Publik

MANOKWARI, Linkpapua.id- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari mulai...

BKMT Papua Barat Temui Manajemen PELNI di Jakarta, Siapkan Rencana Kerja Sama Edukasi

JAKARTA, LinkPapua.id – Pengurus Wilayah (PW) Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Papua Barat menemui...

Ketua BKMT Papua Barat Novia Utami Audiensi dengan Menag, Serahkan Proposal Sekretariat

JAKARTA, LinkPapua.id – Ketua Umum PW Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Papua Barat Novia...